Lebak - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten M Nawa Said mendesak aparat kepolisian agar memeriksa indikasi penyimpangan pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS kinerja tahun anggaran 2009. Menurut Nawa, pihaknya mendukung upaya kepolisan dalam hal ini Polres Lebak melakukan pemeriksaan terhadap oknum kepala sekolah SMA dan SMK di Kabupaten Lebak.
Benar, itu perbuatan staf saya. Mereka mengakui dan telah meminta maaf dan sudah saya tegur.
"Kami mendukung upaya kepolisian agar segera menguusut indikasi ketimpangan dugan penyelewengan dana (BOS) Bantuan Operasional Sekolah di Lebak," ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten M Nawa Said Dimyati kepada Tagar, Senin 21 September 2020.
Kanit Reskrim bagian Tidak Pidana Korupsi (Tipikor) Ipda Putu Ari Sanjaya Putra mengatakan, sedang melakukan pendalaman kasus dugaan penyimpangan dana BOS Afirmasi di Kabupaten Lebak. Pemanggilan tersebut, kata Putu, bertujuan untuk mengklarifikasi BOS Afirmasi dan BOS kinerja tahun 2019.
"Selasa 22 September Kepala Sekolah SMKN Cikulur kami periksa. Sebagaimana undangan klarifikasi pada surat yang dilayangkan 18 September 2020 pekan lalu," ucap Ipda Putu.
Sebelumnya, salah soerang aktivis Banten Medi Mulyadi menuding ada kongkalingkong antara oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lebak dengan operator sekolah. Menurut Medi, dalam hasil temuan yang didapatnya ada indikasi berbagai peran dalam upaya melawan hukum.
"Ada oknum pegawai dari KCD (Kepala Cabang Dinas-red) Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mengatur untuk memuluskan langkah perusahaan. Kami mengantongi nama oknum-oknum yang berperan dalam memuluskan proyek tersebut. Ada yang bertindak sebagai operator dan ada yang berperan sebagai leader," ucap Medi.
Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lebak telah mengakui atas perbuatan dua orang stafnya yang berinisial Na dan Ag yang turut mengatur mengarahkan agar pengadaan barang jasa BOS afirmasi serta BOS kinerja tahun anggaran 2019. Menurut Sirozudin, pihaknya juga tidak pernah memerintahkan kedua orang stafnya agar melakukan intervensi bisnis dalam BOS afirmasi dan BOS kinerja ke setiap sekolah di Kabupaten Lebak.
"Benar, itu perbuatan staf saya. Mereka mengakui dan telah meminta maaf dan sudah saya tegur," tutur Sirozudin.
Sirozudin mengatakan, tidak ada lagi intervensi bisnis, tetapi yang ada hanya intervensi dalam hal pembinnaan BOS afirmasi dan kinerja ke setiap sekolah. Salah satunya pendampingan dan pengawasan agar program tersebut berjalan sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis).
"Kalau tidak percaya, silahkan cek langsung ke orangnya," ujar Sirozudin.[]
