Jakarta, (Tagar, 4/9/2017) - Presiden Indonesia, Joko Widodo, menegaskan, sikap Indonesia harus jelas terhadap tragedi kemanusiaan etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Bukan hanya kecaman, tapi juga harus dilakukan dengan aksi nyata. Pernyataan Jokowi itu langsung mendapat dukungan dari Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari.
"Seperti yang disampaikan presiden, perlu aksi nyata bukan hanya pernyatan kecaman dan pemerintah berkomitmen untuk terus membantu kriris kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil Indonesia dan juga masyarakat internasional bahwa semua yang bersalah harus di adili dan diseret ke Mahkamah Internasional, Indonesia bisa melakukan itu, ini sudah berulang-ulang, nyawa manusia seperti mainan di Rohingya" tegasnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/9).
Menurut politisi PKS itu, aksi nyata pemerintah bisa juga dilakukan dengan memberikan sanksi ekonomi lebih keras, agar Myamnar jera untuk berbuat jahat kepada rakyatnya sendiri.
"Pemerintah harus lebih keras memberikan sanksi ekonomi, kalau perlu ASEAN Embargo Myanmar agar tidak mengulangi kejahatan terhadap rakyatnya sendiri" jelasnya.
Kharis pun meminta pemerintah memberikan bantuan secara langsung untuk pada rakyat Rohingya, tidak melalui pemerintah. Hinga kini, bantuan dari pemerintah di bulan Januari dan Februari berupa pengiriman makanan dan obat-obatan, sebanyak 10 kontainer. Selain itu, pemerintah pun telah membangun sekolah dan dalam bulan Oktober mendatang akan membangun rumah sakit di Rakhine State.
"Perlu di ingat bantuan harus diberikan langsung ke rakyat Rohingya yang terusir dan berduka, jangan diserahkan ke pemerintah Myanmar, baik bantuan dari NGO maupun dari Pemerintah RI dan pastikan tidak ada lagi pengusiran, pembunuhan terhadap rakyat yang tidak bersalah" imbuhnya.
Kharis juga meminta agar Indonesia tetap terus membuka pintu bagi semua pengungsi Rohingya karena masalah Rohingya merupakan tragedi kemanusiaan, bukan hanya bagi umat Islam tapi semua manusia. (nhn)
