DPR: Empat Prioritas Utama yang Harus Dilakukan Kemhan

Banggar DPR RI Sukamta, mengatakan empat prioritas utama yang harus dilakukan di tengah kondisi geopolitik dengan dengan dinamika pertahanan.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sukamta. (Foto: Tagar/Dok Fraksi PKS)

Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sukamta, mengatakan empat prioritas utama yang harus dilakukan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada tahun 2022.

Empat prioritas tersebut adalah profesionalisme, kesejahteraan prajurit, partisipasi rakyat  dan kolaborasi serta optimalisasi aset. Hal ini dilakukan mengingat kondisi geopolitik dunia dengan dinamika pertahanan keamanan yang terus meningkat mengharuskan Kemhan sebagai leading sector terus berbenah.

"Kami menyoroti kesejahteraan prajurit ketika ditugaskan dalam operasi khusus misal di Papua, daerah perbatasan masih kurang layak. Harapanya peningkatan kesejahteraan dan pembinaan bisa meningkatkan profesionalisme prajurit," kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 7 Juli 2021.


Partisipasi rakyat serta kolaborasi kekuatan politik ekonomi sosial budaya dan militer masih lemah.


Menurut Sukamta, kebijakan regulasi serta sistem pertahanan keamanan rakyat semesta perlu dioptimalkan. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pandemi Covid-19 menjadi ujian, contoh, dan parameter bagaimana sistem pertahanan bekerja.

"Partisipasi rakyat serta kolaborasi kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer masih lemah," ujarnya.

Menurutnya dukungan dan pengembangan riset dan industri pertahanan harus sejalan dengan upaya peningkatan alutsista pertahanan. 

Ia juga mengatakan rencana anggaran alutsista yang anggarannya ribuan triliun seharusnya didukung oleh industri pertahanan dalam negeri dengan produk-produk karya anak bangsa bukan impor.

"Impor alutsista hanya akan memperkuat industri pertahanan asing dan membuat Indonesia tergantung asing," ucapnya.

Terakhir, anggota Komisi I DPR itu menuturkan Kementerian Pertahanan perlu menginventarisir aset tanahnya untuk mendukung pertahanan negara. 

Ia mengatakan program inventarisir aset tanah Kemenhan tercatat seluas dua milliar meter persegi dengan nilai lebih dari Rp 460 trilliun. Bahkan masih banyak aset lain yang belum tercatat. []

Berita terkait
DPR Ingatkan Perusahan di Jakarta Patuhi Aturan PPKM Darurat
Wakil Ketua Komisi III DPR ahmad Sahroni memperingatkan perusahaan di Jakarta untuk tetap mematuhi aturan PPKM Darurat saat bekerja di kantor.
DPR: Beri Sanksi Kepala Daerah tak Patuhi PPKM Darurat
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim, meminta pemerintah tidak ragu memberikan sanksi kepada kepala daerah yang tidak mematuhi PPKM Darurat.
Gagal Dapat Laptop, HIMPAUDI Akan Protes ke DPRD Bogor
HIMPAUDI akan protes ke DPRD terkait gagal mendapat laptop dari Pemkab Bogor. Mereka protes dan menyesalkan anggaran dipakai untuk hal lain.
0
Tinjau Lapak Hewan Kurban, Pj Gubernur Banten: Hewan Kurban yang Dijual Dipastikan Sehat
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meninjau secara langsung lapak penjualan hewan kurban milik warga di Kawasan Puspiptek.