Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Bukhori berharap lembaga khusus langsung di bawah Presiden yang nantinya bertugas mengolah dan mengelola nuklir menjadi energi baru terbarukan (EBT) hingga bisa dinikmati oleh masyarakat.
"Ini ditujukan agar lebih fokus mengelola nuklir menjadi EBT yang aman dan ramah lingkungan. Sementara PLN tetap fokus mengurusi tugas-tugasnya menerangi rumah masyarakat hingga seluruh pelosok negeri," ujar Bukhori dalam keterangan di laman DPR, Rabu, 29 September 2021.
Adanya pola pikir demikianlah yang membuat nuklir di Indonesia belum berkembang.
Ia mengakui bahwa masalah siapa yang nantinya akan bertanggung jawab dalam pengelolaan nuklir menjadi EBT, jadi hal penting yang ikut menghambat pengembangan nuklir menjadi EBT.
- Baca Juga: DPR Setuju Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
- Baca Juga: DPR Apresiasi PTSL dalam Sertifikasi Tanah di Indonesia
Selain itu, kata Bukhori, memang beberapa pendapat menilai yang akan bertanggung jawab dan mengelola pemanfaatan nuklir menjadi EBT harus di bawah pengelolaan PLN.
Namun, ada yang menganggap badan atau lembaga lain di luar PLN. Mengingat tugas PLN selama ini yang sudah sangat banyak, termasuk tugas bauran energi listrik, dan pemasangan listrik gratis. Sehingga akan lebih baik jika dibentuk badan atau lembaga khusus untuk mengurusi nuklir.
- Baca Juga: Politisi PKS: UU Cipta Kerja Bisa Mengancam Lingkungan Hidup
- Baca Juga: PLN Gencar Kembangkan PLTP Tingkatkan EBT di Indonesia
Selain itu faktor utama yang membuat pemanfaatan energi nuklir di tanah air belum berkembang adalah persepsi masyarakat dimana selama ini nuklir identik dengan bom atom dan senjata penghancur lainnya.
"Adanya pola pikir demikianlah yang membuat nuklir di Indonesia belum berkembang," ujarnya. []