DPD Dukung Isi Pidato Kenegaraan Jokowi

Wakil Ketua DPD Akhmad Muqowam memberikan apresiasi terhadap pidato kenegaraan Jokowi terkait rencana untuk memindahkan Ibu Kota Negara.
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian RUU tentang APBN TA 2020 disertai nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jumat, 16 Agustus 2019. (Foto: Antara/Sigid Kurniawan)

Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Akhmad Muqowam memberikan tanggapan atas pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Bersama Parlemen. Antara lain, ia memberi apresiasi terhadap rencana Pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota Negara.

"Secara umum DPD mendukung pemindahan ibu kota, tantangannya harus dibicarakan mengenai roadmap-nya, pengaturan regulasi pengelolaan aset di Jakarta dan sebagainya,” kata Muqowam usai sidang, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.

Tak hanya itu, Akhmad Muqowam mengaku mendukung bahasan mengenai RAPBN 2020 dan nota keuangan yang disampaikan Jokowi didepan para anggota legislatif.

Secara umum DPD mendukung pemindahan ibu kota.

Menurutnya, inti dari hasil pembangunan dan proses pembangunan yang paling penting adalah manusia. Presiden disebutnya menyadari betul bahwa ada korelasi antara Index Competitiveness Global kita, skill manusia indonesia, kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan aspek pendidikan.

"Anggaran yang cukup tinggi di sektor pendidikan sebesar Rp 505,8 triliun yang beriringan dengan tema kemerdekaan tahun ini yaitu SDM Unggul Indonesia Maju," katanya.

Kendati begitu, Akhmad Muqowam juga mengatakan banyak hal yang perlu dibenahi, mulai dari masalah bangsa, tantangan dan kekuatan Negara Indonesia soal kolaborasi antar lembaga Negara.

Mengenai lompatan teknologi, check and balances parlemen, regulasi, hingga pentingnya Pancasila dan persatuan bangsa.

"Terkait banyak bidang, walaupun sifatnya adalah makro strategis, semuanya menjadi tugas pekerjaan rumah (PR) dan bagian yang harus direspon kita semua," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menghadiri agenda Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang diselenggarakan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Desember 2019.

Acara diawali sambutan Ketua MPR RI Zulikilfi Hasan yang kemudian dilanjutkan dengan pidato Jokowi.

Dalam pidatonya, Presiden menjelaskan tentang pencapaian lembaga negara selama periode 2018-2019 serta memaparkan beberapa program dan kebijakan yang akan dilaksanakan di paruh kedua kepemimpinannya di periode 2019-2024.

Baca juga:

Berita terkait
Pengamat Tata Kota: Komitmen Jokowi Pindahkan Ibu Kota
Sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian PUPR, melakukan ziarah ke makam Bung Hatta di TPU Tanah Kusir.
Jokowi Berantas Stunting, Khofifah: di Sumenep Banyak
Upaya Presiden Joko Widodo untuk memberantas stunting di Indonesia, mendapat tanggapan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa.
Jokowi Isyaratkan Amandemen Terbatas UUD 1945
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan akan menolak amendemen terbatas UUD 1945, yaitu mengembalikan MPR ebagai lembaga tertinggi negara.