Jakarta - Kader Partai Golkar Dorel Amir, yang menjadi salah satu pengacara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam gugatan hasil Pilpres 2019 di MK, mengaku tidak khawati bakal kena sanksi dari partai. Diketahui, Partai Golkar adalah partai pengusung kubu Joko Widodo-Maruf Amin.
Dia juga mengaku bakal tetap bekerja secara profesional, serta bersikap selayaknya kuasa hukum dengan kliennya.
"Tidak khawatir. Golkar itu partai besar, sudah tentu menghargai kebebasan kader menjalankan profesi masing-masing," kata Dorel kepada awak media, Selasa 28 Mei 2019.
"Saya hanya menjalankan profesi sebagai advokat," kata dia.
Dorel masuk menjadi salah satu anggota tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga yang mengajukan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selain dia, tim hukum Prabowo-Sandiaga terdiri atas mantan wakil ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) sebagai ketua, mantan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Denny Indrayana, dan staf pengajar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) Teuku Nasrullah.
Anggota tim kuasa hukum Prabowo-Sandi yang lain adalah pengacara publik Luthfi Yazid, staf pengajar program Internasional Hukum dan Syariah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, dan advokat Oublik Zulfadli.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengonfirmasi benar Dorel Amir merupakan kader partai beringin, yang berprofesi sebagai pengacara.
Lantaran itu, Ace menduga apa yang dilakukan kawan satu partainya itu hanyalah pekerjaan profesional semata. Dia juga menegaskan bahwa keterlibatan Dorel di tim kuasa hukum Prabowo-Sandi bukanlah penugasan dari partai.
"Ya betul. Saudara Dorel Amir salah satu kader Golkar yang berprofesi sebagai pengacara," kata Ace saat dikonfirmasi Tagar, Selasa 28 Mei 2019.
"Apa yang dilakukan saudara Dorel Amir di luar penugasan dari Partai Golkar. Bisa jadi karena profesionalitasnya sebagai pengacara yang sering berperkara di Mahkamah Konstitusi," imbuhnya.
Dorel disebut Ace pernah menjadi Pengurus Badan Advokasi Hukum & HAM (BAKUMHAM) di Partai Golkar, namun telah diberhentikan dari kepengurusan pada periode lalu. Dirinya kemudian maju sebagai caleg DPR RI di dapil Sumatera Barat pada Pileg 2019 kemarin, lalu gagal lolos ke parlemen lantaran perolehan suaranya tidak cukup signifikan.
Ace kemudian menyebut, pihaknya bakal mengkaji terlebih dahulu keterlibatan Dorel dalam persoalan tersebut. Hal itu dilakukan untuk memastikan terlanggar atau tidaknya AD/ART serta aturan partai.
"Partai Golkar akan mempelajari keterlibatan bersangkutan, untuk dikaji sesuai dengan penegakan disiplin partai sebagaimana peraturan organisasi internal kami," ujar Ace.
Diketahui sebelumnya, Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno secara resmi telah mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK pada Jumat malam 24 Mei 2019.
Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto sempat memperkenalkan 8 pengacara yang bakal membela Prabowo-Sandiaga dalam sidang gugatan hasil pilpres tersebut.
"Ada 8 orang yang jadi lawyer Pak Prabowo-Sandi. Saya sebut ya, Zulfadli, Dorel Almir, Iskandar Sonhadji, Iwan Satriawan, Lutfhi Yazid, Teuku Nasrullah, Denny Indrayana, dan Bambang Widjajanto," ujar Bambang.
Sementara Dorel sendiri, diketahui pernah beberapa kali mengajukan berbagai perkara ke MK. Salah satunya adalah pengajuan uji materi masa jabatan wapres, terkait dengan isu Jusuf Kalla (JK) yang disebut ingin kembali mendampingi Jokowi menjelang Pilpres 2019.
Waktu itu, Dorel sempat mengaku sebagai penggemar berat sosok Jusuf Kalla.
Baca Juga:
- Daftar Hakim Mahkamah Konstitusi Gugatan Prabowo
- Bambang Widjojanto, Bermodalkan Nyali dan Pengalaman
- Kemungkinan Kabinet Jokowi Diisi Menteri Kubu Prabowo
