Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta Mahkamah Agung untuk mengizinkannya memblokir beberapa orang dari akun Twitter pribadinya. Melalui pengajuan ke pengadilan tinggi pada Kamis, 20 Agustus 2020, pemerintahan Trump mengatakan akun dengan user name @realdonaldtrump merupakan akun pribadi Donald Trump.
Atas hal tersebut, Departemen Kehakiman meminta pengadilan tinggi untuk meninjau keputusan pengadilan banding federal. Karena, Trump dinilai telah melanggar Amandemen Pertama saat mereka menemukan upaya Trump memblokir beberapa orang di akun media sosialnya untuk menghindari kritik.
Meneruskan catatan USA Today, sebelumnya Trump pernah memicu pertarungan di pengadilan pada 2017 dengan memblokir beberapa pengguna media sosial di akun Twitter-nya. Tujuh dari mereka menuntut Trump dan menuduhnya berusaha "menekan perbedaan pendapat."
Pengadilan distrik federal memutuskan melawan Trump pada 2018, dan panel Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit kedua pada 2019. Awal tahun ini, pengadilan banding menolak untuk mengulang kasus tersebut.
"Kicauan ini diterbitkan oleh seorang pejabat publik yang berpakaian otoritas negara menggunakan media sosial sebagai alat pemerintahan dan sebagai saluran komunikasi resmi pada platform publik yang interaktif," tulis hakim pengadilan banding Barrington Parker.
Twitter Trump bukan forum masyarakat untuk berbicara dengan Presiden
Penjabat Pengacara Jenderal Jeffrey Wall mengatakan kepada hakim akun Trump dibuat pada tahun 2009. Saat itu, Trump masih seorang warga negara biasa. Wall menuturnkan hingga saat ini Trump masih menggunakannya baik untuk pernyataan pribadi maupun resmi.
"Presiden menggunakan akunnya untuk berbicara kepada publik, bukan untuk memberikan forum kepada anggota masyarakat untuk berbicara dengannya dan di antara mereka sendiri," kata Wall.
Trump memposting secara teratur di @realDonaldTrump, bahkan hingga beberapa postingan dalam sehari. Hingga saat ini, Trump telah mentwit lebih dari 54.000 kali atau rata-rata sekitar 13 per hari. Beberapa postingannya dinilai terlalu kasar, seperti cuitannya tentang penerimaan calon wakil presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris di Konvensi Nasional Demokrat.
"Hasil putusan baru pengadilan banding akan membahayakan kemampuan pejabat publik, mulai dari presiden Amerika Serikat hingga anggota dewan desa, untuk melindungi akun media sosial mereka dari pelecehan, trolling, atau ujaran kebencian tanpa tindakan invasif. pengawasan yudisial," ujarnya.
Mereka yang diblokir dari akun Twitter tidak dapat membaca tweet, menanggapinya secara langsung, atau berkontribusi pada utas komentar. Mahkamah Agung kemungkinan akan memutuskan musim gugur ini apakah akan mendengarkan kasus tersebut tahun depan. []
