TAGAR.id, Atlanta, Georgia, AS - Donald Trump didakwa pada Senin, 14 Agustus 2023, atas tuduhan pemerasan dan serangkaian kejahatan pemilu setelah penyelidikan selama dua tahun terhadap upayanya membatalkan kekalahannya dalam pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS) 2020 dari Joe Biden di negara bagian Georgia.
Kasus yang mengandalkan undang-undang yang biasanya digunakan untuk menjerat mafia itu merupakan kasus keempat yang menyeret politisi Partai Republik berusia 77 tahun itu tahun ini. Kasus itu dapat mengarah pada momen yang menentukan, yang akan menjadi persidangan seorang mantan presiden pertama dalam sejarah AS yang disiarkan televisi.
Jaksa di Atlanta mendakwa Trump dengan 13 dakwaan pidana berat – menambah ancaman hukuman yang ia hadapi di berbagai yurisdiksi di tengah berbagai penyelidikan yang mengancam pencapresannya kembali.
Dengan jadwal persidangan di New York, Florida dan Washington untuk mengadilinya, kasus terbaru itu semakin mengukuhkan skenario bersejarah pemilu presiden AS 2024, yang tidak hanya akan ditentukan melalui pemungutan suara di tempat-tempat pemungutan suara (TPS), tapi juga di meja hijau.
Trump, yang dua kali dimakzulkan, didakwa melanggar Undang-Undang Di Bawah Pengaruh Pemerasan dan Organisasi Korup (RICO) serta enam dakwaan persekongkolan terkait upayanya untuk melakukan pemalsuan, menyamar sebagai pejabat publik dan menyerahkan pernyataan dan dokumen palsu.
Surat dakwaan itu juga ditujukan kepada sejumlah terdakwa lain, termasuk mantan pengacara pribadi Trump, Rudy Giuliani, yang menekan anggota Kongres negara bagian terkait hasil setelah pemilu, serta kepala staf Gedung Putih era Trump, Mark Meadows.
Jaksa Fulton County Fani Willis menggelar konferensi pers setelah memberikan tuduhan resmi kepada mantan Presiden AS, Donald Trump, dan para sekutunya untuk membatalkan hasil pilpres 2020 secara ilegal, di Atlanta, Georgia, AS, 14 Agustus 2023. (Foto: voaindoneia.com/Elijah Nouvelage)
Negara Bagian Georgia, di mana Biden menang tipis dengan selisih kurang dari 12.000 suara, mungkin menghadirkan ancaman yang paling serius terhadap kebebasan Trump, sementara dirinya unggul jauh dibanding kandidat capres lain di kubu Partai Republik.
Bahkan kalaupun ia terpilih kembali sebagai presiden, ia tidak akan memiliki kekuasaan yang dapat dinikmati presiden dalam sistem federal untuk mengampuni diri mereka sendiri atau memerintahkan jaksa untuk menghentikan kasus-kasusnya.
Ancaman Paling Serius
Undang-Undang RICO biasanya digunakan untuk menjerat kejahatan terorganisasi.
Di bawah undang-undang federal, siapa pun yang mungkin terhubung dengan “perusahaan” kriminal yang melakukan pelanggaran dapat dihukum dengan UU RICO. Undang-undang di Georgia – dengan cakupan yang lebih luas lagi – bahkan tidak mensyaratkan keberadaan perusahaan tersebut untuk mengusut kasus semacam itu.
Pihak berwenang di Atlanta meluncurkan penyelidikan itu setelah Trump menelepon pejabat negara bagian Florida beberapa minggu sebelum masa jabatannya di Gedung Putih usai. Trump menekan mereka untuk “menemukan” 11.780 suara yang akan membatalkan kemenangan Biden di negara bagian itu.
Surat dakwaan terhadap mantan Presiden AS, Donald Trump, 14 Agustus 2023 di Negara Bagian Georgia, AS. (Foto: voaindonesia.com/Jon Elswick/AP Photo)Jaksa Distrik Fani Willis, kepala jaksa penuntut daerah Fulton, mengajukan dewan juri khusus yang menyimak keterangan sekitar 75 saksi sebelum merekomendasikan sejumlah dakwaan pidana berat dalam sebuah laporan rahasia Februari lalu.
Ia menuduh tim Trump bekerja sama dengan anggota Partai Republik di Georgia dalam sebuah skema untuk menggantikan daftar “pemilih” (electors) yang sah dengan pemilih palsu yang pro-Trump. Dalam sistem pemilu AS, para pemilih atau disebut elector dalam konteks ini berbeda dengan warga yang punya hak pilih (voters). Electors merupakan pejabat yang mengesahkan hasil pemilu negara bagian dan mengirimkannya ke Kongres AS di Washington, DC.
Niat Jahat?
Trump sudah menghadapi puluhan dakwaan pidana berat setelah didakwa secara federal atas dugaan persekongkolan untuk membatalkan hasil pemilu, menimbun dokumen rahasia negara secara tidak sah, serta memalsukan catatan bisnis untuk menyembunyikan transaksi uang tutup mulut kepada seorang bintang porno.
Pihak berwenang di Atlanta telah memasang barikade keamanan di luar gedung pengadilan di pusat kota untuk mengantisipasi kedatangan para pendukung dan penentang Trump dalam kasus terbaru.
Sebagian besar politisi Partai Republik di Kongres AS bersatu membela Trump dari apa yang mereka sebut “perburuan” bermotif politik, di mana Partai Demokrat dituduh mempersenjatai Departemen Kehakiman AS.
Meski demikian, keputusan ada di tangan juri, apakah Trump memang memiliki niat jahat. Sejauh ini Trump sendiri menyangkal semua tuduhan.
Komite DPR AS yang menyelidiki upaya Trump untuk mempertahankan kekuasaannya telah mendengarkan kesaksian dalam serangkaian sidang dengar pendapat di Kongres AS musim panas tahun lalu. Kesaksian-kesaksian itu akan dihadapkan pada pembelaan yang mungkin disampaikannya, bahwa ia benar-benar yakin bahwa dirinya dicurangi dalam pemilu.
Beberapa mantan pejabat pemerintahan era Trump, termasuk Kepala Staf Gabungan Mark Milley dan Cassidy Hutchinson, mantan asisten Gedung Putih, menggambarkan betapa Trump sendiri secara pribadi mengakui bahwa ia telah kalah.
Seorang hakim federal yang berbasis di California, yang memimpin persidangan tahun lalu tentang sengketa terkait bukti yang diminta Kongres, memutuskan bahwa Trump telah menandatangani dokumen hukum yang menjelaskan bahwa bukti kecurangan pemilu yang ia ketahui ternyata palsu.
Walaupun pada umumnya pengadilan federal melarang rekaman elektronik, pengadilan di Georgia lebih transparan, yang artinya tidak terdapat larangan untuk menonton persidangan tersebut melalui televisi di seluruh AS, dari sidang pendahuluan pertama hingga seterusnya. (rd/ft)/AFP/voaindonesia.com. []