UNTUK INDONESIA
Disuntik Dana Rp 76 Miliar, Direksi Bank BJB Lama Siap-siap Ditendang
Dirombak sebelum suntikan modal segar Rp 76,8 miliar dari RAPBD 2019 digelontorkan.
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum, di Bandung, Jabar, Jumat (23/11). (Foto: Tagar News/Fitri Rachmawati)

Jakarta, (Tagar 24/11/2018) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan merombak jajaran direksi Bank BJB sebagai ancang-ancang sebelum suntikan modal segar sebesar Rp 76,8 miliar dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 digelontorkan.

Untuk memuluskan rencana perombakan direksi, Pemprov Jabar dalam waktu dekat akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"RUPS Bank BJB sudah ada jadwalnya, kita mengikuti saja nanti, yang jelas sebelum Januari 2019 atau pada Desember 2018 RUPS Bank BJB ini sudah selesai," tutur Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum, di Bandung, Jumat (23/11).

Terkait siapa pengganti direksi Bank BJB, Uu belum bisa mematikan nama-nama yang akan muncul. Kendati bungkam soal nama, Uu menegaskan pengganti direksi Bank BJB adalah sosok-sosok baru.

"Kepastian diganti? Yang pastinya hanya Allah SWT (yang tahu). Lihat saja nanti," katanya.

Ditemui secara terpisah Koordinator Badan Penelitian dan Pengembangan Forum Masyarakat Juara (BFMJ), Andre Ariesmansyah, menyambut baik upaya perompakan. Menurutnya, direksi Bank BJB saat ini tak profesional. Salah satunya terkait rangkap jabatan.

Misalnya, lanjut Andre, Komisaris Utama Bank BJB, Klemi Subiantoro, ternyata menjabat sebagai Badan Pengawas PD Sarana Jaya yang merupakan BUMD milik DKI Jakarta.

"Bisa dibayangkan, apa motivasi di balik yang bersangkutan merangkap dua jabatan dengan jobdesk yang sama. Memang, secara regulasi mungkin bisa saja, seperti yang diungkapkan oleh beberapa anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Namun, secara etika dan norma, itu sangat tidak
elok," tuturnya.

Rangkap jabatan itu dinilai Andre syarat muatan politik. Ditambah, kata Andre, kinerja tak cakap jajaran direksi ketika mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Direksi bernomor 0713/SK/DIR-KKON/2018 Tentang Manual Produk Kredit BJB Abdi Bhakti.

Musababnya, dalam lampiran SK tersebut diterangkan bahwa plafond kredit karyawan bank BJB dinaikan rata–rata diatas 75 persen, bahkan ada yang mencapai 100 persen.

"Tidak perlu orang ahli untuk menganalisa SK tersebut, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa keluarnya SK tersebut sebagai bukti bahwa Direksi Bank BJB sudah kesulitan menyalurkan kredit konsumer karena suku bunga yang tinggi sehingga tidak akan bisa bersaing," terang Andre.

Selain itu, Andre menilai ada kejanggalan terkait SK yang diduga memiliki motif meningkatkan pencapaian laba. Pasalnya, dengan meningkatnya laba otomatis mendongkrak tantiem, atau bonus khusus untuk direksi dan komisaris. Besaran tantiem diketahui sebesar 5 persen dari keuntungan bersih.

"Jadi apabila di 2017 Bank BJB mencatat keuntungan sebesar Rp 1,2 triliun, maka tantiem atau bonus direksi dan komisaris diperkirakan mencapai Rp 65 miliar, dibagi 10 orang dengan pembagian proporsional, tentunya nilai untuk jajaran direksi lebih besar," urainya.

Merujuk fakta diatas, BFMJ meminta kepada Wagub Jabar segera merombak direksi Bank BJB. Andre menilai, tidak ada alasan untuk mempertahankan pengurus Bank BJB apabila menengok kinerjanya yang tak cakap.

Berita terkait
0
Sensasi Nikah di Tengah Banjir Aceh
Bencana banjir tak menyurutkan niat sepasang kekasih di Kabupaten Aceh Barat, Aceh untuk melangsungkan resepsi pernikahan.