UNTUK INDONESIA
Dispendik Jawa Timur Dukung Penghapusan UN
beberapa sekolah di Jawa Timur telah melaksanakan sistem ujian yang menerapkan kelulusan tanpa UN.
Plt Kepala Dispendik Jatim, Hudiyono. (Foto: Tagar/Adi Suprayitno)

Surabaya - Dinas Pendidikan Jawa Timur (Dispendik Jatim) siap melaksanakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim yang akan menghapus Ujian Nasional (UN) pada tahun 2021. Alasannya, beberapa lembaga pendidikan di Jatim telah melaksanakan sistem ujian yang diterapkan sekolah.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dispendik Jatim, Hudiyono mengatakan, Jatim tidak mempermasalahkan adanya perubahan kebijakan dari pusat, karena daerah siap mengimplementasikan kebijakan Mendikbud. Apalagi rencana penghapusan UN tersebut telah dikonsultasikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sifatnya holistik, bukan hanya koknisi saja yang diukur. Bisa karakter diukur, itu ada alatnya.

Menurutnya, Jatim sudah mempersiapkan sebelum teknis baru yang akan diterapkan oleh Mendikbud. Seperti halnya membuat tolak ukur assesment yang berkaitan dengan soal, termasuk uraiannya. Sejumlah sekolah di Jatim juga membuat ukuran kecerdasan anak ketika menerima informasi.

"Sifatnya holistik, bukan hanya koknisi saja yang diukur. Bisa karakter diukur, itu ada alatnya. Juga literasi yakni kecerdasan dalam menerima informasi. Saya kira Jatim sebelumnya sudah melakukan hal itu," ujar Hudiyono, saat jumpa pers, di Surabaya, Kamis 12 Desember 2019.

Bagi Hudiyono, kebijakan Mendikbud yang baru tidak masalah diterapkan di Jatim. Mengingat sistem tersebut bagian dari evaluasi yang sering dilakukan di sekolah. Salah satu contoh yang menerapkan adalah SMA Negeri 5 Surabaya, SMA Khatijah dan Al Hikmah. Seperti mengukur kompetensi anak ketika mengikuti pelajaran berdasarkan isi materi dan standar kompetensi.

"Sudah dilakukan, karena itu tugas guru. Kalau sekarang menteri menerapkan hal itu, Jatim sangat siap tidak ada Masalah

Hudiyono menjelaskan, bahwa ke depan kelulusan murid tidak lagi ditentukan oleh hasil UN yang dibuat oleh Pemerintah pusat. Melainkan ditentukan oleh sekolah yang bersangkutan. Dengan begitu, sekolah bisa memetakan anak didiknya sesuai kompetensinya.

"Ini sebagi fungsi pemetaan. Jika sekolah A standar anak-anak di dalam matematis masih kategori sedang karena belum mencapai kebutuhan standar," tuturnya.

Guru sudah terlatih dalam membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Diantaranya membuat soal ujian, dan indikatornya. Mengingat guru sekolah di kabupaten/kota telah banyak menerima pelatihan, baik dari Kemendikbud maupun Diknas Jatim.

"Hanya banyak perlu pendampingan. Maka nanti kita nanti kuatkan fungsi harmonisasi antara pengawas, kepala sekolah, dan guru," tambahnya.

Meski ujian dibuat oleh sekolah, kelulusan juga mengacu pada ketentuan nilai yang akan ditetapkan oleh Kemendikbud. Batasan nilai yang ditentukan Kementerian ini bisa dijadikan sample untuk mengukur standar kompetensi murid.

"Apa yang sudah dilakukan menteri kita sudah lakukan. Hanya karena hal baru, ibarat biasanya pakai baju kuning atau putih, terus berubah. Jadi perubahan tidak terlalu mendasar," pungkasnya.

Untuk diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim akan menghapus UN pada 2021 nanti. Mendikbud mengganti dengan Assesment kompetensi minimum dan survei Karakter. 

Pelaksanaan ujian pengganti UN akan digelar di tengah jenjang, bukan di akhir jenjang seperti UN saat ini. Dengan begitu, tenaga pendidik mempunyai waktu untuk memperbaiki kualitas siswa sebelum lulus. []

Berita terkait
Disperindag Kediri Temukan Diduga Daging Glonggongan
Disperindag Kota Kediri menemukan daging sapi diduga glonggongan karena daging terlihat berair saat digantung.
Polresta Malang Kota Tangkap 1 Lagi Tahanan Kabur
Polresta Malang Kota menangkap Nur Cholis di sebuah ladang sayur, yang di mana sebelumnya sempat bersembunyi di rumah kosong.
KAI Daop 8 Surabaya Sebut 17 Titik Rawan Kereta Api
PT KAI Daop 8 Surabaya meningkatkan pengamanan untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan dengan menerjunkan ratusan petugas.
0
Jokowi Saksikan Ketua MA Syarifuddin Mengucap Sumpah
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyaksikan pengucapan sumpah M. Syarifuddin sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA) periode 2020-2025.