Jakarta - Direktur Utama (Dirut) PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) atau MIND ID, Orias Petrus Moedak diusir Anggota Komisi VII Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Nasir dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa, 30 Juni 2020.
Perdebatan panas antara Nasir dan Orias bermula ketika Dirut MIND ID itu menjelaskan perihal utang baru senilai US$2,5 miliar yang akan digunakan untuk refinancing sejumlah utang yang akan jatuh tempo, serta akuisisi 20% saham PT Vale Indonesia Tbk.
Kalau bapak sekali lagi gini saya suruh bapak keluar dari ruangan ini.
"Total refinance itu US$1 miliar. Selebihnya kami gunakan untuk refinance utang anak usaha yang bunganya tinggi, dan US$500 juta untuk membeli Vale," kata Orias.
Nasir lantas bertanya terkait kesanggupan MIND ID untuk melunaskan utang serta mekanisme penerbitan obligasi tanpa menggunakan kolateral yang sebelumnya diungkit oleh Orias.
"Tugas saudara adalah untuk memastikan masalah utang ini selesai, bukan menambah utang lagi, utang lagi," ujar Nasir.
Orias menyatakan kesanggupan perseroan untuk membayar utang. Selain itu, dia juga mengatakan MIND memiliki kas sebesar Rp 42 triliun dan optimis dengan produktivitas perseroan di masa mendatang.
"Saya optimistis bisa bayar, dan semua yang beri pinjaman optimistis kami bisa bayar. Kalau harus ada utang lagi ya itu salah satu opsi," ucap Orias.
Selanjutnya, Orias beberapa kali dicecar pertanyaan terkait utang perseroan oleh Nasir. Ia lantas menjawab akan menyampaikan datanya secara lengkap. Seketika Nasir meminta Dirut Inalum itu keluar dari ruang rapat apabila belum memiliki data detail terkait perseroan.
"Kalau bapak sekali lagi gini saya suruh bapak keluar dari ruangan ini," ujar Nasir.
"Kalau bapak suruh keluar, izin pimpinan, saya keluar," jawab Orias.
"Nggak ada gunanya bapak rapat di sini. Anda bukan buat main-main dengan DPR ini. Anda itu rapat harus lengkap bahannya. Enak betul Anda di sini. Percuma negara naruh kaya gini," ujar Nasir sambil menggebrak meja.
"Saya diundang, saya datang," kata Orias.
"Kurang ajar Anda di sini. Kalau Anda nggak senang, Anda keluar. Kau pikir punya saudara kau ini semua. Ini punya negara, bukan punya pribadi. Saya bicara di sini atas nama negara...Kamu pikir negara ini utang siapa yang mau bayar? Kamu?" kata Nasir.
Komisi VII DPR RI menggelar rapat bersama holding tambang BUMN. Terdapat beberapa agenda rapat, yakni kinerja dan kontribusi BUMN tambang di masa pandemi COVID-19 dan proyeksi pendapatan pemerintah sebelum dan sesudah akuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia. []
