Jakarta - Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Hilman Latief, menilai agenda pemberangkatan jamaah umrah generasi awal saat pandemi Covid-19 membutuhkan strategi mitigasi yang optimal.
"Kami di Kementerian Agama sebagai regulator yang bertugas melindungi jamaah harus hati-hati dalam mitigasi, kata Hilman Latief dalam acara dialog "Maju Mundur Pemberangkatan Umrah" yang yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa, 21 Desember 2021.
Menurut Hilman, umrah generasi awal tersebut yang akan menjamin keberangkatan jumlah yang lebih banyak di masa depan. Sebab, ini akan menguji sistem pengendalian pemberangkatan ibadah haji dan umrah yang dirancang oleh Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.
Hilman menyampaikan agenda pemberangkatan jamaah umrah Indonesia yang semula dijadwalkan pada 23 Desember 2021 harus kembali diundur untuk mewaspadai penyebaran varian Omicron dari penularan luar negeri.
"Konsepnya bukan pembatalan, tapi mundur, khususnya pelaksanaan one gate policy yang dilakukan untuk pemberangkatan jamaah umrah," jelasnya.
merupakan sistem pengendalian pemberangkatan umrah yang terpusat. Nantinya semua proses pemeriksaan kesehatan, tes usap PCR, pengecekan status vaksinasi, keimigrasian, pengurusan dokumen perjalanan dan skema pemberangkatan jemaah akan menjadi satu pintu di bawah Kemenag RI.One gate policy merupakan sistem pengendalian pemberangkatan umrah yang terpusat. Nantinya semua proses pemeriksaan kesehatan, tes usap PCR, pengecekan status vaksinasi, keimigrasian, pengurusan dokumen perjalanan dan skema pemberangkatan jemaah akan menjadi satu pintu di bawah Kemenag RI.
Menurut Himan, pemberangkatan perdana harus disiapkan sejak Desember mulai dari pendataan jamaah, pembayaran, porter dan persyaratan lainnya harus siap.
"Mitigasi di Januari ini harus dipersiapkan betul dalam rangka menguji sistem yang akan kita lakukan. Harapannya kita bisa kirimkan tim dalam jumlah kecil yang bisa mempelajari situasi di Arab Saudi. Jumlahnya sedikit tapi bertahap," tuturnya.
Hilman memastikan komitmen pemerintah untuk menjaga dan mendorong ekosistem ekonomi haji dan umroh tetap berjalan optimal melalui kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
"Dalam dua tahun terakhir kita alami berbagai kendala. Kita coba hidupkan ekosistem ekonomi haji dan umrah melalui langkah diplomatik untuk sampaikan aspirasi masyarakat Indonesia yang rindu beribadah umrah," tuturnya.
Langkah diplomasi yang sebelumnya ditempuh Kemenag adalah koordinasi terkait kesiapan dan validitas dokumen perjalanan jamaah yang dipersyaratkan oleh Arab Saudi.
"Pada sepekan terakhir, banyak perkembangan situasi di luar negeri yang mendorong pemerintah memberikan arahan agar mendorong larangan berangkat ke luar negeri. Memang belum dalam bentuk larangan, kecuali untuk para pejabat. Kalau tidak ada sesuatu yang penting jangan dulu ke luar negeri, termasuk di dalamnya jamaah umrah," kata Hilman mengingatkan. []
