Ternate, (Tagar 16/3/2018) - Calon Gubernur Maluku Utara (Malut), Ahmad Hidayat Mus (AHM) mengatakan, dirinya mengabaikan isu mengenai penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengaku hanya ingin fokus berkampanye ke daerah yang sudah dijadwalkannya.
"Saya pulang ke Ternate ingin fokus kampanye dan kampanye," katanya sebelum menggelar kampanye di Sidangoli, Kabupaten Halmahera Barat, Kamis (15/3).
Dia mengatakan, banyak janji-janjinya yang akan diwujudkan, sehingga lebih berkonsentrasi melakukan kampanye bersama calon wakil gubernurnya Rivai Umar di sejumlah zona kabupaten/kota yang ditetapkan.
Ia mengatakan, pasangan AHM-RIVAI ingin membawa Malut ini lebih baik dan maju, dan akan di fokuskan pembangunan itu di Sidangoli, sebab walayah ini pada jaman sebelumnya sudah maju dengan adanya perusahan kayu.
"Ada teman saya ingin berinvestasi di Malut namun yang ia minta harus di Sidangoli, karena ia mau bangun industri pengolahan kelapa, jadi buah kelapa ini akan dibeli bukan kopra, kemudan sabuk kelapa akan dibuat menjadi jok mobil, air kepala akan di olah, dan tempurung kepala juga akan di olah. dan itu akan di bangun di Sidangoli ini, tujuannya adalah membangun ekonomi kerakyatan ini," katanya.
Bahkan, lanjutnya, perekonomian masyarakat Malut ini di bawah standar, dan meraka adalah masyarakat desa yang selalu hidup dalam kemiskinan, itu sebabnya pasangan AHM-Rivai telah berkomitmen untuk membangun ekonomi di Malut ini dari pesisir.
"Doakan kami untuk mendirikan industri di Sidangoli ini. Sidangoli harus masuk pada rancangan wilayah provinsi Malut, Sidangoli ini dulu di zaman Kesultan menjadi daerah lumbung pangan jadi mari besama-sama kita kembalikan kejayaan itu," katanya.
Mantan Ketua Korbid Wilayah Timur DPP Partai Golkar tersebut menambahkan, sistem kesehatan di Malut saat terbilang tidak layak jadi harus dibenahi. mulai dari rumah sakit umum daerah sampai pada Puskesmas yang ada di pelosok.
Untuk itu apabila terpilih, maka pihaknya akan bekerja sama dengan semua rumah sakit besar yang ada di Indonesia ini untuk mengantisipasi jika palayanan rumah sakit di Malut ini tidak bisa dan dilakukan rujukan ke layar daerah. dan juga akan dianggarkan biaya bagi masyarakat yang sakit dan menjalani operasi seperti, empedu, ginjal, paru-paru dan penyakit ganas lainnya.
Sebelumnya, KPK telah meneken surat perintah penyidikan terhadap seorang kepala daerah bersinisial AHM yang saat ini mencalonkan diri sebagai calon gubernur Malut. ant/rmt
