Paris – Federasi Muslim Perancis menyetujui "piagam prinsip" yang diminta oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dalam upayanya untuk memberantas sektarianisme dan ekstremisme. Persetujuan diumumkan pada Minggu, 17 Januari 2021.
Presiden Macron mendesak Dewan Kepercayaan Muslim Perancis (CFCM) untuk menyusun piagam tersebut pada November, setelah seorang ekstremis membunuh seorang guru yang memperlihatkan kartun Nabi Muhammad kepada siswa-siswanya.
Presiden Prancis Emmanuel Macron positif Covid-19 (Foto: bbc.com/indonesia – EPA)Piagam itu menolak "instrumentalisasi" Islam untuk tujuan politik, menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta mengecam praktik-praktik seperti sunat perempuan, kawin paksa, atau "sertifikat keperawanan" bagi pengantin perempuan.
Piagam itu juga secara eksplisit menolak rasisme dan anti-Semitisme, dan memperingatkan bahwa masjid-masjid "tidak dimaksudkan untuk menyebarkan pidato nasionalis yang membela rezim-rezim asing."
Polisi mengamankan masjid di Créteil dekat Paris, Prancis, 29 Juni 2017 setelah seorang pria ditangkap karena mencoba mengendarai mobil ke arah kerumunan warga di depan masjid. (Foto: voaindonesia.com - REUTERS/Gonzalo Fuentes)
"Piagam itu menegaskan kompatibilitas keyakinan Muslim dengan prinsip-prinsip Republik, termasuk sekularisme, dan komitmen warga Muslim Perancis sebagai warga negara," kata presiden CFCM Mohammed Moussaoui.
Dalam pernyataan yang dimuat di Twitter, dia menambahkan piagam itu akan dibagikan kepada para imam dan pemimpin lokal, untuk membuka peluang bagi "konsultasi dan keanggotaan."
Dengan diadopsinya piagam itu secara resmi oleh federasi CFCM, membuka jalan bagi restrukturisasi Islam secara besar-besaran di Perancis, terutama dengan didirikannya Dewan Imam Nasional (CNI) yang bertanggung jawab untuk "melabeli" imam-imam yang praktik di negara itu (vm/ft)/AFP/voaindonesia.com. []
