Jepara (Tagar 25/1/2018) – Panwaslu Jepara merencanakan untuk membuat desa anti politik uang (money politic) dalam waktu dekat. Ini dilakukan sebagai upaya penyadaran agar warga terbebas dari politik uang.
Hal itu dikemukakan Ketua Panwaslu Kabupaten Jepara Arifin usai rapat koordinasi pengawasan partisipatif di Gedung Serba Guna Setda Jepara, Rabu petang (24/1). Agenda itu dihadiri perwakilan Pemerintah Kecamatan dan kalangan seniman di Jepara.
“Kami saat ini mendorong ada satu desa di tiap kecamatan yang berani tolak money politic. Kita awali dari satu desa di tiap kecamatan dulu dan harapannya bisa menjadi virus anti money politic dan menyebar ke desa lainnya,” terang Arifin.
Meski demikian, Arifin mengakui jika pembentukan desa anti politik uang ini tak mudah. Sebab politik uang sudah membudaya. Untuk itu pihaknya akan melibatkan tokoh agama dan masyarakat setempat, juga Pemdes masing-masing.
Rencana itu akan segera direalisasikan, terang Arifin, sebab momen Pilgub ini dinilainya lebih memungkinkan. Selanjutnya akan terus dikembangkan hingga momen Pileg dan Pilpres 2019.
Sementara dalam rapat kordinasi tersebut banyak dikupas soal peran media massa, seniman dan aparatur sipil negara (ASN) dalam pengawasan Pilgub Jepara. Wartawan senior media lokal Jawa Tengah, Sukardi, yang bertindak sebagai narasumber mengatakan jika media massa sangat berperan dalam pengawasan. Meski demikian, hal ini perlu didukung oleh masyarakat itu sendiri yang memberikan informasi awal.
“Masyarakat bisa menyampaikan informasi awal sehingga bisa dipublikasikan lebih luas. Dengan adanya tekanan seperti ini diharapkan dapat mengurangi penyimpangan atau pelanggaran,” terang Sukardi.
Sukardi juga mengingatkan agar wartawan tetap menjaga netralitasnya dalam peliputan Pemilu. Sebab banyak calon kepala daerah melakukan sejumlah usaha agar media massa tertarik untuk mengunggulkan calon tersebut.
Khusus untuk iklan kampanye di media massa yang sempat dipertanyakan seniman Jepara Sunardi KS, ia melanjutkan, sejak 2015 lalu yang mengiklankan adalah KPU Jepara. Sehingga baik calon yang bermodal materi banyak atau sedikit, kuota iklan kampanyenya akan tetap sama.
Sementara itu, Sekda Jepara Sholih menekankan netralitas ASN dalam tiap penyelenggaraan Pemilu. Bahkan ikut berperan aktif dalam pengawasan. “Netralitas ASN harus benar-benar ditegakan agar demokrasi bisa dijalankan dengan baik. ASN juga harus turut mengawasi dan melaporkan jika ada pelanggaran,” tegas Sholih. (alf)
