Demokrat Serahkan Penerbitan Keppres IKN ke Presiden Prabowo

Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menanggapi desakan Partai NasDem kepada pemerintah untuk segera mengeluarkan Keppres pemindahan ibu kota.
Demokrat Serahkan Penerbitan Keppres IKN ke Presiden Prabowo. (Foro: Tagar/Dok ist)

TAGAR.id, Jakarta - Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menanggapi desakan Partai NasDem kepada pemerintah untuk segera mengeluarkan Keppres pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Negara (IKN).

Herman mengatakan partainya memilih untuk pasif dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Ya, Partai Demokrat tentu ini diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, apa yang tentu akan menjadi rencana pemerintah, ya itu dijalankan saja,” kata Herman saat ditemui di DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (21/7).

Ia percaya Prabowo memiliki pertimbangan tersendiri untuk menentukan kapan Keppres akan dikeluarkan.

“Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia pasti memiliki pertimbangan dan tentu untuk apa ke depannya, transmisi mau jadi apa, ya tentu, ya, kita tunggu,” katanya.

“Apakah akan digunakan secepat mungkin, apakah bertahap, tentu ini menjadi perencanaan dan rencana pemerintah,” tuturnya.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem mendorong Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang mengumumkan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

“Jika IKN ditetapkan menjadi Ibu Kota Negara maka, pemerintah segera menerbitkan Keputusan Presiden tentang Pengalihan kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara,” kata Waketum NasDem Saan Mustopa di kantor DPP NasDem, Jakarta, Jumat (18/7).

Berita terkait
AHY Tak Ingin Sekjen & Bendum Partai Demokrat Rangkap Jabatan di Pemerintahan
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengumumkan struktur pengurus partainya untuk 5 tahun ke depan di Kantor DPP Demokrat, Minggu, 23 Maret 2025.
Soal RUU Perampasan Aset, Demokrat: Belum Masuk Prioritas, Kami Siap Bahas
Anggota Komisi VI DPR RI fraksi Demokrat, Herman Khaeron, menyebut RUU Perampasan Aset belum diprioritaskan untuk dapat disahkan.
Prabowo Goda Ketum Demokrat: Siapa Tahu Ada Presiden AHY, Nanti Berdua Bersaing
Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menurutnya berpotensi jadi presiden.