TAGR.id, Kukar - Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah Budaya Kutai, Hasrulliansyah Wachyuni, mengatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sangat baik dan bisa memberikan nilai manfaat kepada masyarakat.
Namun, perlu diiringi juga dengan kesiapan masyarakat lokal demi ikut menyongsong progres IKN ke depannya nanti.
"Yang menjadi problem utama adalah bagaimana kesiapan dan kemandirian masyarakat lokal menyikapi kepindahan IKN Nusantara ke wilayah Kaltim," kata Hasrulliansyah, Sabtu, 23 April 2022.
Tantangan besar ini menurutnya harus dijawab bersama-sama, sehingga jangan sampai masyarakat lokal justru terpinggirkan dengan adanya pembangunan IKN tersebut.
"Pembangunan IKN Nusantara tidak cukup bidang fisik semata, namun juga perlu pembangunan potensi sosial budaya masyarakat," ujarnya.
Ia pun memberikan contoh, dari demografi Kalimantan bisa dilihat, bahwa jumlah penduduk di Kutai Kartanegara (Kukar) saat ini sekitar 700 ribu. Dari jumlah itu, kemudian datanglah kaum urban dari luar Kalimantan Timur dengan jumlahnya bisa 10 kali lipat karena adanya pembangunan IKN Nusantara.
"Ini akan menimbulkan problem sosial budaya pasca selesainya pembangunan IKN Nusantara," tuturnya.
Oleh sebab itu, ia pun memberikan pesan kepada Badan Otorita IKN yang bertindak mewakili pemerintah pusat, Pemda Kukar yang punya otonomi daerah, dan Tokoh Masyarakat harus bersinergi untuk bisa memikirkan hal itu.
Jangan sampai ada kepentingan ego sektoral, namun masing-masing dari unsur terkait harus terbuka dan mampu bertoleransi satu sama lain, sehingga kebijakan program pembangunan IKN bisa dinikmati atau mensejahterakan penduduk dan warga lokal.
"Penting sekali menjunjung nilai-nilai budaya, dengan sikap saling menghargai dalam mengambil kebijakan, atau memberi ruang toleransi kepada kearifan lokal untuk berkembang, akan lebih mempercepat program pembangunan IKN," paparnya.
Dikatakan Hasrulliansyah, bahwa masyarakat Kalimantan khususnya Kutai Kartanegara adalah jenis kelompok yang sangat toleran dan membuka tangan terhadap adanya para pendatang dari luar daerah. Bahkan kearifan lokal semacam itu sudah ada sejak era kepemimpinan Sultan Kartanegara Ing Martadipura.
"Masyarakat Kukar dengan budayanya yang terbuka sudah terbiasa menerima kaum pendatang," imbuhnya.
Untuk itu, ia berharap dengan adanya IKN Nusantara tersebut tidak malah menciptakan persoalan baru di kemudian hari.
"Jangan ada gap atau jarak atau pertutup dalam membangun komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembangunan IKN, semua stakeholder harus bersinergi dengan baik, kalau tidak terbuka dan belum tersosialisasi dengan baik," tandasnya.
"Terkait program pembangunan IKN, semua akan jadi mengambang, masing-masing pihak saling lempar tanggung jawab, sehingga masyarakat ikut-ikutan bingung, kapan percepatan pelaksanaan pembangunan IKN," sambungnya.
Rawat budaya
Lebih lanjut, dengan seiring pembangunan IKN Nusantara, ia juga berharap agar sebaiknya seluruh stakeholder di dinas terkait baik di Pemda Kukar agar mulai berbenah dan menginventarisir potensi lokal yang bisa dijual kepada wisatawan yang nanti berkunjung ke IKN Nusantara.
"Karena bisa dikatakan potensi Borneo ini luar biasa untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata, tinggal bagaimana instansi terkait di Pemda Kukar mau mengelola dan membenahi secara profesional," kata Hasrulliansyah.
Ia juga menyebut beberapa tempat yang bisa dikembangkan sebagai destinasi wisata tersebut, antara lain ; Prasasti Hindu Muara Kaman, Prasasti Islam Kutai Lama, Kawasan Istana Sultan Kutai Kartanegara, Museum Kukar, Desa/Kampung Budaya Dayak, Goa Jepang, Pulau Kumala, Wisata Agro, Wisata Budidaya Ikan Air Tawar.
"Kondisi saat ini, lokasi potensi destinasi wisata tersebut kurang diperhatikan, tidak dikelola dengan baik seperti destinasi wisata di Jawa, sehingga terkesan tidak tertata," paparnya.
Terakhir, ia juga menyampaikan bahwa LSM Rumah Budaya Kukar saat ini, selain melakukan pemberdayaan kemandirian potensi ekonomi masyarakat lokal, juga memperkuat dan melestarikan keberadaan tanaman lokal yang mulai langka.
"Kita kembangkan agar jangan sampai punah. Sebaiknya, di kawasan Pusat Inti Pemerintahan IKN Nusantara ditanami tanaman khas Borneo, sehingga ciri khas kalimantan tetap dipertahankan. Apabila tanaman lokal khas tersebut bisa dipelihara, dan perusakan lahan akibat ilegal mining bisa diminimalisir, maka konsep forest city kawasan IKN bisa berjalan baik," pungkasnya. []
