Jakarta, (Tagar 1/4/2019) - Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahean tak risau dengan pernyataan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo, terkait alpanya nama Demokrat dalam daftar jatah kursi menteri.
Musababnya, pembagian jatah menteri sebenarnya telah terang, telah dibicarakan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan capres yang diusung PAN, PKS, Gerindra, Demokrat dan Berkarya, yakni Prabowo Subianto.
"Yang pasti bahwa SBY dengan Prabowo pernah bicara dan pernah membahas tentang ini sebelum semua pencapresan berjalan," bebernya kepada Tagar News, Senin (1/4).
Oleh karena itu, soal ucapah Hasil terkait pembagian jatah 7 kursi menteri untuk PAN, dan 6 kursi untuk PKS dianggap Ferdinand angin lalu. Dia menganggap adik kandung Prabowo itu belum mengetahui janji politik antara Prabowo-SBY.
"Jadi, mungkin Pak Hashim belum mengetahui komitmen antara SBY dan Prabowo," jelasnya.
Ferdinand berpendapat pembagian jatah menteri bukan koridor Hashim. Karena jika akhirnya Prabowo-Sandi menang di Pilpres, maka menjadi hak preogatif keduanya menentukan jajaran menteri. "Terkait dengan menteri ini kan domain dari presiden, presidennya adalah Pak Prabowo nantinya dan wakilnya Pak Sandiaga Uno," terang dia.
"Jadi kami anggap Pak Hashim hanya menyampaikan sesuatu yang mungkin dari pemikiran sendiri," sambungnya.
Terlebih, Partai Demokrat tak mau ambil pusing terkait pembagian jatah menteri. Sebab, kini sedang konsentrasi di Pileg dan Pilpres yang akan dilaksanakan pada 17 April mendatang.
"Kami saat ini fokus memenangkan Pilpres dan Pileg tidak ingin bicara menteri-menterian, biarlah itu hanya sebagai bunga-bunga demokrasi yang untuk meyakinkan diri bahwa Prabowo-Sandi akan menang Pilpres ini," tandas Ferdinand.
Baca juga: Andi Arief ke BPN Prabowo-Sandi: Jangan Bicara Bagi-bagi Kekuasaan