TAGAR.id, Jakarta - Partai Demokrat meminta pemerintah segera mengatasi kisruh minyak goreng. Masalah minyak goreng mahal ini sudah berjalan enam bulan, dan belum beres juga. Demokrat juga mempertanyakan kenapa Presiden Joko Widodo seperti sangat tergantung kepada Luhut Binsar Pandjaitan.
Hal tersebut disampaikan Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, dalam keteranan tertulis diterima Tagar, Rabu, 25 Mei 2022.
"Rakyat tidak peduli siapa yang mengurus minyak goreng ini di kabinet. Rakyat butuhnya kisruh minyak goreng ini tuntas, harga minyak goreng dalam kemasan kembali turun. Jadi, rakyat tidak terpaksa beli minyak goreng curah dengan harga yang bahkan di atas harga minyak goreng dalam kemasan sebelum kisruh ini terjadi," kata Herzaky.
Herzaky menambahkan, rakyat tidak peduli apakah Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengurus minyak goreng.
"Walaupun sebenarnya itu ranah Menteri Perdagangan atau Menko Perekonomian," kata Herzaky.
Rakyat tidak terlalu peduli, kata Herzaky, "Karena sudah mau enam bulan, masalah minyak goreng ini belum beres-beres juga. Malah terakhir Pemerintah membanggakan berhasil menurunkan harga minyak goreng curah dari Rp 18 ribu ke Rp 17 ribu. Padahal, sebelum kisruh minyak goreng ini, harga minyak goreng dalam kemasan berkisar 13 sampai 14-ribuan."
Saat ada menteri yang mendapat begitu banyak penugasan, dan ada yang seakan-akan dipinggirkan.
Adalah hak prerogatif Presiden, lanjut Herzaky, untuk menugaskan siapa pun untuk bisa membereskan permasalahan di kabinet. Terutama yang berdampak bagi masyarakat banyak. Karena tidak ada visi misi menteri. Yang ada visi misi presiden. Tidak ada menteri yang sukses atau gagal, yang ada presiden yang sukses atau gagal.
"Harapan kita, langkah yang ditempuh Jokowi ini, benar-benar berdampak positif untuk rakyat, tidak seperti kebijakan-kebijakan sebelumnya yang tidak efektif dalam mengatasi masalah minyak goreng," kata Herzaky pula.
Hanya saja, di sisi lain, lanjut Herzaky, "Ini menunjukkan ada permasalahan yang sangat serius di kabinet. Mismanajemen yang mendalam. Karena banyak permasalahan tidak ditangani dengan baik oleh kementerian terkait, dan membutuhkan sosok menteri lain untuk memperbaikinya. Ada roda organisasi yang tidak berjalan dengan baik. Tentu harus ada evaluasi terkait kinerja menteri terkait."
Apalagi, catatan juga perlu kita berikan, lanjut Herzaky, terkait tiap permasalahan besar yang muncul, selalu diserahkan kepada satu sosok menteri untuk menanganinya. "Ada ketergantungan amat tinggi kabinet Jokowi dengan sosok ini. Setelah sebelumnya digelari menteri segala urusan, bisa-bisa sekarang dianggap Menko Minyak Goreng, saking mendesaknya masalah minyak goreng ini untuk ditangani, karena sudah berlarut-larut hampir setengah tahun tanpa ada solusi yang memadai."
Tentunya ini, lanjut Herzaky, bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam kabinet, "Saat ada menteri yang mendapat begitu banyak penugasan, dan ada yang seakan-akan dipinggirkan."
Harapan kami, kata Herzaky, "Presiden Jokowi dapat memaksimalkan kinerja seluruh anggota kabinetnya selama dua tahun ke depan. Agar ekonomi Indonesia bisa bangkit dan segera pulih." []
BACA JUGA
- Kronologi Kasus Korupsi Minyak Goreng yang Melibatkan Dirjen Daglu Kemendag
- Ekonom: Kelangkaan Minyak Goreng Sangat Tidak Wajar, Peran Mendag Sangat Penting
- Profil Komisaris Wilmar Nabati MP Tumanggor, Tersangka Korupsi Minyak Goreng
- KSP: Penerima BLT Minyak Goreng Bisa Belanja Dimana Saja
