Jakarta - Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean memandang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak sensitif terhadap persoalan ekonomi Indonesia, karena mengucurkan anggaran Rp 72 miliar khusus untuk membayar influencer atau buzzer.
"Anggaran seperti ini cenderung hanya sebuah cara yang ditempuh untuk memberi makan para buzzer media sosial yang digunakan pemerintah sebagai pasukan perang opini secara tidak resmi," kata Ferdinand Hutahaean kepada Tagar, Rabu, 26 Februari 2020.
Sebaiknya Pak Jokowi jangan memanjakan buzzer-nya dengan cara seperti ini.
Jokowi mengeluarkan jurus mengatasi dampak virus corona dengan membayar buzzer senilai Rp 72 miliar. Hal itu semata digunakan untuk menggeliatkan kembali pariwisata Indonesia. Namun, hal itu di mata Ferdinand tidak dapat dibenarkan.
"Tidak jelas tolak ukur yang digunakan untuk memilih influencer ini dan tidak jelas output keberhasilan dari program ini," ujarnya.
Lantas dia mempertanyakan mengapa pemerintah tidak memberdayakan saja Kantor Staf Presiden (KSP) dan kementerian terkait untuk menggaet para turis mancanegara ke Tanah Air.
"Kemana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang seharusnya mengolah konten positif untuk disebar ke publik? Di mana Kementerian Pariwisata (Kemenpar) yang punya anggaran besar untuk promosi wisata? Seharusnya kan pekerjaan influencer ini cukup dilakukan oleh Kominfo dan Kemenpar secara resmi," ucapnya.
Mantan relawan Bara JP itu beranggapan, menggunakan buzzer ataupun influencer bukan berarti menjadi jaminan mutu untuk tingkat keberhasilan menyedot wisatawan.
"Sebaiknya Pak Jokowi jangan memanjakan buzzer-nya dengan cara seperti ini," kata dia.
Ferdinand menyarankan sebaiknya mantan Gubernur DKI Jakarta itu membangun lapangan pekerjaan yang dibutuhkan rakyat Indonesia, ketimbang menghamburkan dana membayar buzzer.
"Baiknya pak Jokowi buka lapangan kerja dan biarkan mereka bekerja secara positif. Batalkan anggaran itu, dan cukup gunakan anggaran kementerian yang ada," kata politikus Partai Demokrat. []
