TAGAR.id - Di seluruh dunia, kaum perempuan turun ke jalan menuntut kesetaraan hak. Peringatan tahun ini dibarengi seruan solidaritas bagi nasib perempuan di Iran dan Afganistan, serta geliat aktivisme melawan UU anti-abosi di AS.
Aksi demonstrasi untuk memperingati Hari Perempuan digelar di berbagai kota di dunia, antara lain Paris, Beirut, Baghdad, Melbourne, Karachi dan Istanbul.
Adapun di Manila, Ibu Kota FIlipina, aksi protes menuntut keadilan upah berakhir rusuh lantaran blokade aparat keamanan. "Perempuan cuma ingin hak fundamental,” bunyi sebuah poster demo di sana.
Di banyak tempat, aksi protes ikut menyuarakan solidaritas dengan nasib kaum perempuan di Iran dan Afganistan.
"Di bawah Taliban, Afganistan menjadi negara paling represif bagi hak perempuan,” kata Roza Otunbayeva, Direktur Misi Bantuan PBB di Afganistan (UNAMA). "Sangat mengerikan ketika menyaksikan bagaimana perempuan Afgan dikucilkan dari kehidupan publik secara metodis dan sistematis.”
Sementara itu, peringatan Hari Perempuan di Iran kembali diwarnai aksi demonstrasi, terutama menyusul serangan racun terhadap murid perempuan di berbagai sekolah di Iran baru-baru ini. Ketegangan enggan mereda, terutama sejak kematian Jina Mahsa Amini di tahanan polisi moral pada September 2022 silam.
Warga Taiwan memperingati Hari Perempuan Sedunia (Foto: dw.com/id - Ann Wang/REUTERS)Ketimpangan gender di negara maju
Di Bumi utara, narasi Hari Perempuan lebih banyak didominasi oleh hak aborsi dan reproduksi, serta kesetaraan upah.
Kedaulatan tubuh perempuan kembali diributkan terutama setelah Mahkamah Agung AS membatalkan putusan pengadilan pada 1973 yang mengakui aborsi sebagai hak konstitusional. Langkah tersebut menyulut aktivisme kaum perempuan, terutama di negara bagian yang didominasi Partai Demokrat.
Fenomena tersebut turut disikapi oleh jiran AS di utara. Bertepatan dengan Hari Perempuan, pemerintah Kanada mengumumkan pencabutan UU anti-aborsi. Sejumlah negara Uni Eropa juga sudah melakukan langkah serupa, termasuk Spanyol.
Jepang, yang berada di urutan 116 dari 146 negara dalam Indeks Ketimpangan Gender, berjanji akan memperkuat komitmen bagi kesetaraan hak, kata Menteri Sekretaris Kabinet, Hirokazu Matsuno. Selama ini, regulasi ketenagakerjaan dan kultur korporasi Jepang dikenal diskriminatif bagi perempuan.
"Perempuan yang ingin menyeimbangkan tanggung jawab rumah tangga dan pekerjaan, kerap harus menghadapi situasi sulit di negeri ini dan fenomena ini kami akui sebagai masalah yang harus diatasi,” kata Matsuno. (rzn/hp)/dw.com/id. []