UNTUK INDONESIA
Demo DPR, Kapolda dan Anies Didesak Tanggung Jawab
Ketua Pernusa Norman Hadinegoro desak Kapolda Metro Jaya Nana Sudjana dan Anies Baswedan bertanggung jawab atas pembiaran demo di DPR.
Tangkapan layar demo FPI dan PA 212 di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. (foto: Twitter/@AbdRachim12).

Jakarta - Ketua Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa) KP Norman Hadinegoro desak Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertanggung jawab atas pembiaran terjadinya aksi demonstrasi yang berlangsung di DPR, Rabu, 24 Juni 2020.

Norman berpendapat, dalam situasi pandemi Covid-19 seharusnya pengumpulan massa dengan jumlah banyak tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Sasaran mereka demo adalah mendiskreditkan salah satu partai dengan isu Trisila dan Ekasila. Lalu ada kecenderungan upaya adu domba sesama partai pengusung, akhirnya mereka makar

"Pemerintah DKI terlalu toleransi tanpa mengindahkan imbaun pemerintah pusat agar menghindari perkumpulan berskala besar. Seharusnya Polda juga tidak mengizinkan demo dalam suasana prihatin, karena Jakarta salah satu zona merah Covid-19," katanya kepada Tagar, Rabu, 24 Juni 2020.

Baca juga: Aksi PA 212 - FPI di DPR Titik Baru Penularan Corona

Menurutnya, tindakan yang dilakukan sejumlah organisasi Islam yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti-Komunis (Anak NKRI) sudah sangat meresahkan masyarakat. Lantas dia meminta aparat kepolisian untuk menangkap penanggung jawab aksi tersebut jika belum mengantongi izin keramaian.

"Jika demo di DPR tidak ada izinnya maka kepolisian harus menangkap penanggung jawabnya. Aparat khususnya kepolisian jangan ada toleransi dalam suasana Covid-19. Penanggung jawab demo harus ditangkap agar ada efek jera. Ketegasan Polisi akan menyelamatkan masyarakat dari penyebaran virus corona," ujarnya.

Baca juga: Pakar Hukum Tata Negara: Cuma DPR Bisa Tarik RUU HIP

Dia menduga, dari ribuan massa yang ikut meramaikan aksi di DPR tidak menutup kemungkinan titik demo tersebut akan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

"Demo di DPR akan menyebabkan bertambahnya penyebaran corona. Apakah bisa menjamin yang kumpul itu steril dari Covid-19. Ada kesan pembiaran di sini," kata dia.

Norman berpandangan, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini aksi demonstrasi tidak baik untuk dilakukan. Dia menuding pembelaan Persaudaraan Alumni (PA) 212 terhadap Pancasila, yang menurutnya hanya akal bulus.

"Demo tidak etis yang dilakukan kelompok kecil yang mengatasnamakan PA 212. Mereka ini sangat licik bertopeng Pancasila, padahal sesungguhnya mereka itu anti-Pancasila," kata dia.

Dia berpendapat, sasaran demonstrasi itu dilakukan hanya untuk mengadu domba partai-partai politik yang berada di parlemen.

"Sasaran mereka demo adalah mendiskreditkan salah satu partai dengan isu Trisila dan Ekasila. Lalu ada kecenderungan upaya adu domba sesama partai pengusung, akhirnya mereka makar," ucap Norman.

Menurutnya, keinginan PA 212 dalam melakukan aksi, selain untuk menggagalkan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), berupaya memakzulkan presiden, dan di belakangnya berniat mendirikan negara khilafah.

"Mereka ingin menjatuhkan presiden yang konstitusi dipilih oleh rakyat. Selama ini mereka mendompleng di partai-partai lain. Makanya mereka berupaya agar RUU HIP harus digagalkan, jika lolos RUU HIP maka cita-cita PA 212 menginginkan Indonesia khilafah," ucapnya. []

Berita terkait
Hasil Pertemuan DPR dengan FPI soal Penyetopan RUU HIP
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyampaikan 3 komitmen dan janji DPR usai bertemu perwakilan penyetopan RUU HIP dari FPI, PA 212, dan GNPF-Ulama.
Guntur Romli: Anies Tak Peduli Covid Marak saat FPI Demo
Politisi PSI Guntur Romli menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak peduli terhadap Covid-19 di ibu kota, FPI dan PA 212 saja boleh demo.
Profil Nana Sudjana, Calon Pengganti Kapolri Idham Azis
Nama Inspektur Jenderal Nana Sudjana disebut-sebut sebagai salah satu kandidat Kapolri, menggantikan Idham Azis yang akan pensiun Januari 2021.
0
Jokowi Ingatkan Kepala Daerah Jaga Daya Beli Masyarakat
Jokowi meminta pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran agar daya beli masyarakat lekas pulih.