Demi Rakyat, Menteri Susi: Laut Indonesia Jangan Dikavling

Laut Indonesia jangan sampai dikavling, sumber daya laut harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, demikian Menteri Susi Pudjiastuti.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (tengah), meninjau produk UKM berbasis hasil laut pada acara peluncuran program Kredit Ultra Mikro sektor perikanan, di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Jateng, Senin (14/8). Kredit Ultra Mikro (KUM) sektor perikanan, merupakan kredit dana bergulir yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk membantu nelayan-nelayan kecil yang selama ini tidak bisa mengakses dana perbankan. (Foto: Ant/Idhad Zakaria)

Jakarta, (Tagar 15/8/2017) – “Laut Indonesia jangan sampai dikavling, berbagai sumber daya laut di dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” demikian ditegaskan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Menteri Susi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/8), melarang laut Indonesia dibagi-bagi berdasarkan kavling karena laut adalah masa depan bangsa yang dapat terwujud dengan tegaknya penerapan prinsip keadilan dan pemerataan nasional. "Saya minta seluruh aparat pengguna daerah, penegak hukum, memastikan bahwa keadilan itu ada dan pemerataan itu ada," ujarnya.

Susi Pudjiastuti juga menegaskan keinginginannya agar berbagai program bantuan seperti pinjaman bergulir harus sampai kepada mereka yang berhak dan bukan kelompok tertentu saja.

Sebagaimana diketahui, KKP akan memberikan bantuan uang pendampingan kepada koperasi unit desa untuk dapat mengurus kredit bergulir untuk nelayan. Program ini dilakukan dengan menggandeng antara lain Bank Negara Indonesia (BNI) yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Susi menegaskan, pihaknya telah memberitahu perbankan agar tidak usah takut dalam menyalurkan atau memberikan kredit kepada nelayan. (yps/ant)

Berita terkait
0
Pemimpin G7 Janjikan Dana Infrastruktur Ketahanan Iklim
Para pemimpin dunia menjanjikan 600 miliar dolar untuk membangun "infrastruktur ketahanan iklim" perang Ukraina juga menjadi agenda utama