Medan, (Tagar 11/2/2019) - Danau Toba adalah danau alami besar di Indonesia yang berada di kaldera Gunung Berapi Super. Danau Toba juga memiliki perairan yang berlokasi di Sumatera Utara dengan panjang ratusan kilometer dan lebar serta kedalaman puluhan kilometer.
Selain itu, Danau Toba juga memiliki air yang jernih dan sangat layak dikonsumsi oleh masyarakat sekitaran. Namun, apa yang terjadi saat sekarang ini?
Beberapa waktu yang lalu, terungkap dan ditemukan bangkai ikan di perairan Danau Toba. PT Aquafarm dituding sebagai dalang dari pembuangan bangkai-bangkai ikan tersebut.
Kejadian ini menjadi suatu masalah bagi masyarakat Sumatera Utara, sebab dipastikan air akan menjadi tercemar. Karena air yang tercemar dapat merugikan masyarakat, khususnya masyarakat yang langsung bersentuhan dengan lokasi.
Menindaklanjuti polemik tersebut pengurus dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) diantaranya Prof Dr Bungaran A Simajuntak medorong agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) membekukan atau mencabut izin dari PT Aquafarm yang dinilai menjadi sumber masalah.
"Kalau memang bangkai ikan itu merupakan limbah dari PT Aquafarm, segera cabut atau bekukkan izinnya," kata Prof Dr Bungaran A Simajuntak dalam diskusi yang digelar oleh Bakumsu dan dihadiri oleh mahasiswa dan elemen hukum pada Senin (11/2/2019) sekira pukul 16:00 Wib dikantor Bakumsu Jalan Harmonika Baru, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan.
Ditambahkan, Prof Dr Bungaran A Simajuntak bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya bahwa ada sekitar 514 Keramba Jaring Apung (KJA) diduga milik PT Aquafarm. "Dari KJA itu, berapa ton pakan yang harus disediakan oleh PT Aquafarm?," tanyanya.
Prof Dr Bungaran A Simajuntak menambahkan, dalam penemuan bangkai ikan di perairan Danau Toba ada indikasi permainan bisnis.
"Kalau satu KJA memerlukan satu ton pakan, bagaimana pula dengan jumlah sebanyak itu? Jadi mungkin saja ada persaingan bisnis, ketika saya tanya teman saya, ada berapa pabrik pakan ikan di Sumut. Bukan hanya pokpan, ada banyak pabrik Pakan Ikan. Tapi kita (Bakumsu) juga akan meneliti bersama ahli kimia, apakah air Danau Toba tercemar dengan pakan ikan itu atau dari mana pakan ikan PT Aquafarm," tegas Prof Dr Bungaran A Simajuntak.
Baca juga: Nikson Nababan Desak Dishut Provsu Hentikan Penebangan Dolok Martimbang
Selain Prof Dr Bungaran A Simajuntak, Lamsiang Sitompul SH, Ketua Umum Horas Bangso Batak, yang ikut menjadi narasumber dalam diskusi ini mengaku terpanggil untuk permasalahan di Danau Toba.
"Kita bertekad untuk membela disaat tertentu. Hati nurani kita juga tersentuh. Kewajiban setiap orang mencinta identitasnya," kata Lamsiang.
Untuk permasalahan di Danau Toba, seharusnya KJA jangan ada lagi di perairan Danau Toba. Sebab, itu dipastikan akan menjadi salah satu penyebab pencemaran air.
"Memang ada banyak penyebabnya, tapi KJA itu menjadi bahasan serius, lalu limbah perusahaan di keliling Danau Toba, apakah sudah memiliki izin semuanya," ujar Lamsiang.
Hasil survei juga menyatakan bahwa air Danau Toba tidak layak konsusmsi, sedangkan untuk Danau Toba ada sekitar ratusan ribu orang yang menggunakan airnya.
"Selain kepada masyarakat, kepada pemerintah, harusnya bisa menjaga agar air tetap bersih dan lebih lestari. Lalu pada tahun 2016 kemarin sudah ada kebijakan Danau Toba ZERO KJA, tapi mengapa KJA masih boleh berada dilokasi," ungkap Lamsiang heran.
Di sini, Lamsiang mengajak seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama menjaga lingkungan Danau Toba.
"Kepada seluruh elemen, mari kita berjuang menjaga kelestarian Danau Toba ini, karena ini akan sangat bermanfaat bagi generasi-generasi kita," tandasnya.
