Banjarmasin, Tanah Laut, (Tagar 9/12/2017) - Sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanah Laut pada 2018, akan melakukan pengawalan terkait penggunaan dana desa di 33 desa yang ada di Tanah Laut. Pengawalan ini dilakukan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Keseluruhan desa tersebut akan diberi pengarahan penggunaan dana desa.
Saat ditemui Tagar (9/12) di RTH Kijang Mas, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaaan Negeri Tanah Laut, Stirman Eka Priya Samudra,SH, mengatakan, pihak Kejaksaan Negeri Tanah Laut dalam melaksanakan kegiatan ini bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanah Laut.
"Selain pihak DPMD, kita akan mengundang pihak kecamatan di 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut yang akan dilibatkan juga nantinya. Satu kecamatan tiga desa yang akan masuk dalam pengawalan TP4D, Nantinya desa-desa yang sudah dikawal, bisa memberikan contoh bagi desa desa yang lain," jelas Stirman Eka, yang baru saja menjabat di Kejaksaan Negeri Tanah Laut.
Menurut Stirman Eka, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 itu, sebagai percontohan bagi desa-desa di Kabupaten Tanah Laut. "Dana desa merupakan program dana yang disalurkan dari Pemerintah Pusat, yang mana harus betul betul disalurkan dengan tepat dan sesuai aturan, dengan adanya dana desa, masyarakat ingin merasakan hasilnya,” jelas Stirman Eka.
Wahdi salah seorang warga Desa Karang Rejo kepada Tagar mengatakan harapannya, agar dana desa yang begitu besar nilainya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan desa secara utuh dan langsung dirasakan manfaatnya. (adm)
