UNTUK INDONESIA
Dampak Corona, KPU Pessel Tunda 4 Tahapan Pilkada
KPU Pesisir Selatan, Sumatera Barat menunda empat proses tahapan pilkada 2020. Hal ini sesuai dengan surat edaran dari KPU RI.
Ketua KPU Pessel Epaldi Bahar (Tagar/Dok.Pribadi/Teddy Setiawan)

Pesisir Selatan - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat, memastikan menunda empat poin tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020.

Barusan saya rapat dengan teman-teman komisioner membicarakan itu.

Ketua KPU Pessel Epaldi Bahar mengatakan kepastian penundaan tahapan itu sesuai surat edaran (SE) KPU RI di Jakarta. Hal itu sebagai salah satu upaya penanggulangan dan penanganan penyebaran virus corona atau covid-19 di Tanah Air.

"Ya, memang. Barusan saya rapat dengan teman-teman komisioner membicarakan itu," katanya, Minggu, 22 Maret 2020.

Penundaan tertuang dalam SE nomor 8 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Covid-19.

Empat poin yang ditunda itu adalah masa pelantikan dan masa kerja panitia. Kedua, proses verivikasi syarat dukungan calon perseorangan. Ketiga, pembentukkan PPDP dan pelaksanaan coklit. Keempat, proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

"Maka dari itu, KPU perlu melakukan langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebarannya covid-19," katanya.

Penundaan tersebut, kata Epaldi, dilakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Artinya, menjelang adanya edaran baru yang mencabut penundaan ke-4 tahapan itu atau paling tidak sampai adanya rekomendasi aman secara medis.

Kendati demikian, Epaldi tidak mau berkomentar apakah ada kemungkinan penundaan jadwal penyoblosan akibat virus corona. Sebab, kewenangan penuh berada di tangan KPU RI.

Selain itu, jadwal pelaksanaan pilkada adalah amanah UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam UU itu, penyoblosan berlangsung bulan September 2020. "Jika belum memungkinkan, akan ada revisi UU pilkada. Atau paling tidak ada Perppu. Biar lebih mudah proses penerbitannya," katanya. []


Berita terkait
Lawan Covid-19 Relawan di Pessel Bagi-bagi Masker
Relawan Koalisi Masyarakat Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat, membagikan 2.500 lembar masker pada pengendara.
Kesehatan 61 Pekerja Asal China di Pessel Diperiksa
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, akhirnya memeriksa kesehatan 61 orang tenaga kerja asal China.
Cegah Corona, Siswa di Pessel Belajar di Rumah
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meniadakan proses belajar di sekolah. Siswa yang kedapatan berkeliaran akan ditindak Satpol PP.
0
Syarat Dapat Subsidi Bunga Kredit 6% dalam 6 Bulan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan tidak semua kreditur otomatis mendapat subsidi bunga kredit selama enam bulan.