Jakarta, (Tagar 10/2/2019) - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akrab disapa Ahok atau BTP resmi menjadi kader PDI Perjuangan sejak 26 Januari 2019.
PDI Perjuangan merupakan partai pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.
Kiai Ma'ruf yang dipilih Jokowi sebagai pendampingnya itu punya "masa lalu" dengan Ahok. Dalam kapasitas sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Ma'ruf turut menandatangani surat berkaitan Ahok dengan pernyataan Al Maidah 51 adalah penodaan agama.
Baca juga: Ahok Masuk PDIP, Menguntungkan atau Merugikan Jokowi dalam Pilpres 2019?
Sebagian pendukung Ahok menyebut Kiai Ma'ruf bertanggung jawab atas dipenjaranya Ahok.
Di sisi lain Jokowi punya masa lalu yang indah dengan Ahok, sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Keduanya bukan sekadar mitra kerja, lebih dari itu keduanya mempunyai ikatan persahabatan yang erat.
Untuk mengetahui babak baru "cinta segitiga" Jokowi di antara Kiai Ma'ruf dan Ahok, berikut ini wawancara Tagar News dengan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati, Sabtu malam (9/2).
Ahok ke PDIP, menguntungkan atau merugikan Jokowi dalam Pilpres 2019?
Saya pikir masuknya BTP ke PDIP menguntungkan Jokowi karena pertama, merangkul kembali suara-suara yang kecewa karena pemilihan MA sebagai ulama; kedua, memperkuat figuritas Jokowi sebagai pemimpin pluralis dan juga nasionalis; ketiga, membantu Jokowi dalam menyusun program-program teknis kampanye.
Kenapa Kiai Ma'ruf dan Ahok belum bertemu?
Masih menunggu momentum politik yang tepat karena kalau buru-buru nanti malah justru dianggap sebagai pencitraan rekonsiliasi oleh kubu sebelah.
Bagaimana Anda melihat Ahok yang sekarang?
Untuk menguji kadar perjuangan politik BTP perlu dilihat konsistensinya sebagai kader PDIP selama sebelum dan sesudah pemilu. Ini kan partai ke-4 BTP sesudah pindah sana sini. Memang di awal masuknya ke PDIP, ada kesan kutu loncat dan pragmatis meski BTP jawab diplomatis bahwa partai ini "segaris" dengannya.
Urusan privat Ahok juga ramai dibahas media. Bagaimana publik sebaiknya melihat Ahok sebagai tokoh politik dan Ahok sebagai pribadi?
Saya pikir publik perlu melihat BTP yang sekarang, bukan BTP yang semasa masih jadi Gubernur DKI, Tersangka, termasuk urusan perceraiannya. Karena itu semua akan menjadi over ekspektasi terhadap BTP sehingga menimbulkan kekecewaan besar manakala BTP mengambil langkah politik yang tak terduga.
Ada yang mengatakan kembalinya Ahok ke politik bisa jadi justru merugikan Jokowi. Yang tadinya tidak suka Ahok bisa kemudian tidak suka Jokowi. Bagaimana menurut Anda?
Konteks "merugikan" itu terjadi karena beberapa orang atau kelompok tertentu masih mengaitkan kasus penistaaan agama BTP sebelumnya. Ini tidak adil sebenarnya karena kasus itu tutup buku dan BTP menjalani hukumannya. []
