Jakarta - Mantan Kepala Departemen Pendidikan dan Keadilan Xinjiang, China, dijatuhi hukuman mati atas tuduhan membantu kegiatan separatis. China bersikeras menepis tuduhan pelanggaran hak terhadap minoritas muslim Uighur.
Kantor berita milik pemerintah China, Xinhua, melaporkan pihak berwenang di Provinsi Xinjiang, China barat laut, telah menjatuhkan hukuman mati kepada dua mantan pejabat pemerintah dari kelompok minoritas Uighur.
Kedua pria dari kelompok minoritas muslim Turki itu dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan hukuman selama dua tahun pada hari Selasa, 6 April 2021, karena dituduh melakukan kegiatan separatis dan menerima suap.
Aturan penangguhan hukuman seperti yang diberikan kepada dua terpidana, kerap kali diubah menjadi penjara seumur hidup.
Warga Uighur yang tinggal di luar China menjadi ujung tombak kampanye HAM (Foto: dw.com/id)
Shirzat Bawudun dan Sattar Sawut merupakan dua mantan pejabat Xinjiang terbaru dari kelompok muslim minoritas yang dijatuhi hukuman atas tuduhan keamanan nasional.
China mengatakan pihaknya telah melakukan kampanye melawan "pejabat bermuka dua" yang diduga berusaha untuk melemahkan kekuasaan China di wilayah tersebut.
Partai Komunis yang saat ini berkuasa dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di tengah tindakan keras skala besar terhadap kelompok minoritas muslim di wilayah tersebut sejak serangan teror mematikan beberapa tahun lalu.
1. Dugaan Kolusi Kelompok Teror
Sebuah pernyataan yang dimuat di situs web pemerintah daerah mengatakan Bawudun, mantan Kepala Departemen Kehakiman Xinjiang, dijatuhi vonis mati karena tudingan "memecah belah negara".
Peta Xinjiang di China (Foto: dw.com/id)Pengadilan memutuskan dia bersalah karena berkolusi dengan teroris Gerakan Islam Turkestan Timur (ETIM) setelah bertemu dengan seorang anggota kunci dari kelompok itu pada tahun 2003, seperti dilaporkan oleh Xinhua.
Dia didakwa secara ilegal memberikan informasi kepada pasukan asing dan melakukan kegiatan keagamaan ilegal di pernikahan putrinya.
Namun, Amerika Serikat (AS) menghapus ETIM dari daftar kelompok teroris pada November lalu dengan mengatakan "tidak ada bukti yang dapat dipercaya bahwa ETIM masih eksis."
2. Memasukkan Konten Radikal ke Buku
Sawut, mantan Direktur Departemen Pendidikan Xinjiang dinyatakan bersalah karena memasukkan konten separatisme etnis, kekerasan, terorisme, dan ekstremisme agama dalam buku teks bahasa Uighur.
Kamp pendidikan ulang bagi Muslim Uighur di Hotan, Xinjiang, China (Foto: Dok/voaindonesia.com/AFP).
Pengadilan menghubungkan isi buku itu dengan serangan di ibu kota daerah Urumqi pada 2009 yang menewaskan sedikitnya 200 orang.
"Sattar Sawut mengambil keuntungan dari mengumpulkan dan menerbitkan buku teks berbahasa daerah untuk sekolah dasar dan menengah yang bertujuan memecah kesatuan negara, sejak tahun 2002. Dia menginstruksikan orang lain untuk memilih beberapa orang dengan pemikiran separatis untuk bergabung dengan tim kompilasi buku teks," lapor Xinhua, mengutip dari komentar Wang Langtao, Wakil Presiden Pengadilan di Xinjiang yang menjatuhkan hukuman tersebut.
3.Turki Panggil Duta Besar China
Pemerintah Turki memanggil Duta Besar China pada hari Selasa, 6 April 2021, setelah kedutaannya mengatakan memiliki "hak untuk menanggapi" para pemimpin oposisi yang mengkritik perlakuan China terhadap muslim Uighur tiga dekade lalu.
Menelusuri kamp \'de-radikalisasi\' Muslim Uighur di China (Foto: bbc.com/indonesia).
Para politisi, pemimpin Partai IYI Meral Aksener, dan Wali Kota Ankara Mansur Yavas dari oposisi utama CHP, menandai peringatan 31 tahun pemberontakan Uighur melawan pemerintah di ujung barat China.
Aksener mengatakan di Twitter "kami tidak akan tinggal diam atas penganiayaan mereka." Sedangkan Yavas mengatakan "kami masih merasakan sakitnya pembantaian itu" pada tahun 1990.
Duta Besar Liu Shaobin dipanggil setelah kedutaannya mencuitkan pernyataan di Twitter: "Pihak China dengan tegas menentang siapa pun yang mengganggu kedaulatan China dan integritas teritorial, serta mengutuk tindakan itu," katanya. "China memiliki hak yang sah untuk memberi tanggapan." [ha/rzn (AFP, AP, Reuters)]/dw.com/id. []
