Jakarta - Kementerian Luar Negeri China memanggil Duta Besar Amerika Serikat di Beijing, Terry Branstad, pada Kamis, 28 November 2019. Pemanggilan itu untuk mendesak Washington segera membatalkan Undang-undang Demokrasi dan HAM Hong Kong.
Wakil Menlu China Lu Yucheng menyebut pengesahan RUU Demokrasi di Hong Kong dapat memicu hubungan bilateral kedua negara. "China sangat mendesak AS untuk memperbaiki kesalahan dan mengubah langkahnya," bunyi pernyataan Kemlu China pada Kamis, 28 November 2019.
Menurut Lu, AS tidak perlu mencampuri lagi urusan dalam negeri Hong Kong dan China. Sementara itu, Kedutaan Besar AS di Beijing mengatakan negaranya hanya berpatokan dengan otonomi Hong Kong berdasarkan hukum.
Presiden AS, Donald Trump juga telah menandatangani RUU tersebut dengan terpaksa karena keputusan bulat kongres. Sebelumnya Trump menunjukkan sinyal akan menolak draf RUU tersebut.
Dengan disahkannya RUU itu akan bisa menjadi landasan AS untuk menjatuhkan sanksi bagi para pejabat China dan Hong Kong yang diduga melanggar hak asasi manusia.
Selain itu, UU itu juga akan digunakan sebagai legitimasi AS untuk melakukan peninjauan tahunan terkait status perdagangan kepada Hong Kong dari AS.
Tidak hanya itu, Senat AS juga meloloskan RUU Perlindungan Hong Kong yang memuat tentang larangan bagi perusahaan AS untuk mengirimkan alat-alat pengendalian massa dan pertahanan ke Hong Kong.
Pengesahan RUU pro-demokrasi Hong Kong bisa menjadi landasan bagi AS untuk menjatuhkan sanksi bagi para pejabat China dan Hong Kong yang diduga melanggar hak asasi manusia.
Sebelumnya, China menyebut akan menghancurkan kepentingan ekonomi AS di kota bekas koloni Inggris itu. Negeri tirai bambu itu juga bakal menyiapkan langkah-langkah balasan.
"Jika UU itu resmi menjadi hukum, ini tidak akan menyakiti kepentingan China, ini juga akan merusak hubungan China-AS dan secara serius menghancurkan "kepentingan" AS sendiri," kata Juru Bicara Kemenlu China Geng Shuang dikutip dari South China Morning Post, Rabu, 20 November 2019. []
