Pelantikan Jokowi-Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden tinggal menghitung hari. Sesuai amanat UU MD3, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh MPR. Berbagai persiapan pun telah dilakukan. Tak terkecuali Jokowi sendiri, beliau sudah mempersiapkan APBN 2020 untuk memuluskan langkahnya merealisasikan janji-janji kampanyenya.
Pertama kali didengungkan pada HUT ke-74 Republik Indonesia, tagline “SDM Unggul Indonesia Maju” sebagai fokus utama pembangunan di periode kedua pemerintahan Jokowi. Dalam postur APBN yang telah disahkan oleh DPR, akselerasi penguatan SDM salah satunya terlihat pada program Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Program ini merupakan penyempurnaan dari bidik misi yang telah dijalankan sebelumnya. Targetnya bukan main-main, sebanyak 818 ribu mahasiswa. Angka ini naik hampir dua kali lipat dari target 2019 yang hanya 463 ribu.
Pendidikan vokasi tak luput dari perhatian. Keuntungan demografi akan dimaksimalkan dengan penguasaan skill, entrepreneurship, dan information and communication technology sesuai kebutuhan industri. Selain itu, Kartu Pra Kerja yang sempat ramai diperbincangkan mulai direalisasikan pada awal tahun 2020. Pemerintah menargetkan 2 juta pengangguran akan menerima pelatihan, sertifikasi keahlian, dan insentif.
Dalam hal investasi SDM sedari dini, Pemerintahan Jokowi berusaha meningkatkan nutrisi ibu hamil/menyusui dan balita. Bantuan pangan yang telah dijalankan di era sebelumnya, dikembangkan menjadi Kartu Sembako. Komoditas yang diberikan berupa beras dan/atau telur ditambah bahan pangan dengan kandungan gizi lainnya dengan nilai Rp150.000 per bulan. Ditargetkan sejumlah 15,6 juta keluarga mendapatkan Kartu Sembako tersebut.
Pembangunan Infrastruktur masih menjadi perhatian Jokowi. Pemerataan pembangunan diharapkan akan mendukung transformasi industrialisasi. Anggaran infrastruktur ditetapkan sebesar 419,2 triliun, atau naik sebesar 4,9% dibanding tahun sebelumnya. Untuk mengurangi beban APBN, Jokowi mengajak pihak swasta dan/atau BUMN untuk mendukung pembangunan melalui skema pembiayaan kreatif (KPBU).
Bukanlah hal mudah untuk mengejar ketertinggalan kualitas SDM dengan negara tetangga
Penekanan Reformasi Birokrasi terus digencarkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. ASN dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, ASN diganjar dengan pemberian gaji 13 serta THR agar birokrasi berjalan efisien, melayani, dan bebas korupsi.
Upaya Jokowi untuk melindungi dan memberikan rasa aman pada warganya terlihat pada naiknya anggaran Kementerian Pertahanan dari 109,6 triliun pada 2019, menjadi 127,4 triliun. Selain rasa aman, Jokowi juga memastikan stabilitas ekonomi, keamanan, dan politik terjaga pada 2020. Fiscal buffer pun ditingkatkan menjadi 10 triliun untuk mengantisipasi kondisi global yang tidak menentu.
Belanja negara tahun 2020 dirancang untuk meningkatkan daya saing dan kualitas SDM dalam menghadapi persaingan global. Bukanlah hal mudah untuk mengejar ketertinggalan kualitas SDM dengan negara tetangga. Anggaran telah dibuat, tinggal kini bagaimana Jokowi-Amin melakukan eksekusi.
Sebagai warga negara, mari kita awasi bersama agar belanja negara dikelola secara produktif dan efektif demi kemaslahatan bersama. []
Penulis: Mahasiswa Tugas Belajar D3 Akuntansi Politeknik Keuangan Negara Stan (PKN STAN)
