Indonesia
Catatan Akhir Tahun, Mengejar BBM Berkeadilan
Catatan akhir tahun, mengejar BBM berkeadilan. Presiden menginginkan warga Papua bisa menikmati harga BBM dan harga bahan pokok sama dengan wilayah lainnya.
PERTAMINA DISTRIBUSI BBM SATU HARGA: Sebuah mobil tangki Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Sampit bermuatan BBM Pertamax melintasi jalan berlumpur di Kecamatan Baamang, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Jumat (15/12). Armada mobil tangki TBBM Sampit harus melintasi jalan berlumpur sepanjang 133 Kilometer untuk mendistribusikan BBM Satu Harga di 17 SPBU milik Pertamina dan tujuh milik swasta di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalteng. (Foto: Ant/Hs Putra Pasaribu)

Solo, (Tagar 27/12/2017) – Saat Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2017 atau menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Ke-72 RI, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menyampaikan beberapa hal, salah satunya mengenai Bahan Bakar Minyak (BBM) yang adil serta merata di seluruh Indonesia.

Baik dari harga maupun pasokan diupayakan mendapatkan nominal yang sama dan pasokan yang sesuai dengan konsumsi daerah tersebut.

Contoh yang dikemukakan, Presiden menginginkan masyarakat Papua di pegunungan dan perbatasan bisa menikmati harga BBM dan harga bahan pokok sama dengan wilayah lainnya di Indonesia.

Untuk mewujudkan hal tersebut, merupakan permasalahan yang tidak mudah, mengingat Nusantara terdiri dari ribuan kepulauan dengan jarak yang beragam.

Bahkan, jika merujuk kepada ilmu ekonomi tentang disparitas harga produk, maka perbedaan harga sangat mungkin terjadi karena biaya distribusi antar-daerah satu dengan lainnya. Jarak distribusi akan berpengaruh kepada nilai barang. Semakin jauh jarak antara produsen atau tempat produksi dengan konsumen maka harga barang akan lebih mahal.

Namun, prinsip keadilan nampaknya menjadi dasar dalam mencanangkan program BBM Satu Harga, di mana setiap daerah merasakan harga yang sama untuk konsumsi jenis BBM (premium dan solar) yang sudah disepakati.

Dalam peta jalan (roadmap) Kementerian ESDM menyebutkan, terkait pelaksanaan program BBM satu harga pemerintah menargetkan pengoperasian 150 lembaga penyalur hingga 2019. Rinciannya, 54 titik pada 2017, 50 titik pada 2018, dan 46 titik pada tahun 2019.

Sedangkan perkiraan BBM yang disalurkan di daerah-daerah target program tersebut mencapai 215 ribu kilo liter (KL) pada 2017 dan menjadi 580 ribu KL pada 2019.

Untuk itu, Pertamina bertekad dapat mendistribusikan kebutuhan energi ke pelosok negeri.

Hingga saat ini, Pertamina memiliki infrastruktur untuk merealisasikan program ini, pendukung distribusi di tingkat hilir di antaranya 273 kapal tanker, delapan unit kilang, 111 unit terminal BBM, 6.865 unit "retail outlet" dan 64 unit Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU).

Target

Dari sebanyak 54 target titik penyalur BBM satu harga di tahun 2017, nampaknya menjadi skenario "Mission Impossible". Dalam artian bukan tidak mungkin, namun secara hitungan statistik tidak mudah untuk dicapai.

Per tanggal 15 Desember 2017 secara nasional Pertamina sudah merealisasikan 43 titik lembaga penyalur BBM Satu Harga di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T) di seluruh Indonesia.

Titik terbaru, berdasar data yang diterima Antara di Jakarta, Pertamina mulai mengoperasikan SPBU di Dusun Aruk, Kabupaten Sajingan, Kalimantan Barat.

"SPBU di Puring Kencana ini bukan SPBU biasa, karena SPBU ini merupakan bagian dari Program BBM Satu Harga di daerah 3T (Terpencil, Terluar, Tertinggal). Hadirnya SPBU di Dusun Aruk yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini membuktikan wilayah tersebut sama pentingnya dengan wilayah lain di seluruh Indonesia," kata GM Marketing Operation Region VI, Made Adi Putra.

Dengan adanya info terbaru tersebut, berarti jelang pergantian tahun Pertamina masih kurang 11 titik untuk dapat mencapai target tahun 2017. Sebelum, kemungkinan akan dijadikan "Pekerjaan Rumah" untuk tahun selanjutnya.

BBM satu harga dicanangkan Pemerintah untuk mengupayakan pemerataan biaya di seluruh Indonesia dan sebagai salah satu implementasi Instruksi Presiden (InPres) serta merealisasikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016, perihal percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) secara nasional sejak 1 Januari 2017.

Sementara itu, Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Muhammad Iskandar menyebutkan ada tambahan biaya operasional dari program BBM Satu Harga sebesar Rp 600 miliar sampai Rp 700 miliar pada semester pertama 2017.

Iskandar mengklarifikasi bahwa tidak ada kerugian yang berdampak pada perusahaan akibat program yang ditugaskan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut untuk menyamaratakan harga BBM hingga ke daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

"Bukan kerugian, memang ada tambahan biaya termasuk ongkos angkut pesawatnya saja bisa Rp 49 ribu per liter, sementara kita jual solar Rp 5.150. Itu yang menambah biaya dari operating cost. Tahun ini nambahnya sekitar Rp 600 miliar hingga Rp 700 miliar," ucap Iskandar.

Ia menjelaskan, pengiriman BBM menuju daerah pelosok tentu membutuhkan angkutan moda yang tidak sesederhana menggunakan mobil tangki.

Dengan infrastruktur jalan yang belum memadai, Pertamina harus menambah biaya angkut baik dengan pesawat maupun helikopter dan kapal laut.

Menurut dia, kerugian yang dinyatakan Kementerian BUMN terkait kerugian Pertamina hingga Rp 12 triliun tersebut bukan dari akibat menjalankan penugasan premium dan solar, termasuk BBM satu harga.

Pertamina berpotensi kehilangan tambahan pendapatan jika harga solar dijual sesuai dengan pagu yang ditetapkan pemerintah melalui APBN, namun di sisi lain harga minyak sedang naik.

"Premium disubsidi tapi harganya dipatok pada harga tertentu. Ketika harga minyak naik mestinya juga ikut naik, tapi ini tidak. Selisihnya itu beban, termasuk juga pada solar," ungkapnya.

Ada pun saat ini formula pemerintah dihitung berdasarkan harga minyak mentah saat masih di level 40 dolar AS per barel, sedangkan harga minyak mentah saat ini berada di kisaran 50 dolar AS per barel dan pemerintah belum menetapkan kenaikan harga baik solar serta premium tahun ini.

Kendala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjelaskan bahwa perizinan masih menjadi salah satu kendala terbesar dalam penentuan titik BBM satu harga di daerah.

"Izin prinsip itu memang perlu, hanya saja di beberapa titik ini masih belum ada kesepakatan, namun semua sudah dalam proses," ujar Anggota BPH Migas Muhammad Ibnu Fajar.

Ia menegaskan, Komite BPH Migas akan langsung menemui bupati setempat bila ada masalah perizinan, kemudian pemetaan lokasi akan didiskusikan kembali.

Lebih lanjut ia menjelaskan, kekurangan titik lainnya lagi akan diresmikan dan sisanya baru tahap pengembangan konstruksi serta belum diresmikan. Sedangkan pada tahun 2018 akan ditargetkan sebanyak 50 titik.

Total titik BBM satu harga hingga 2019 adalah sebanyak 150 titik.

Namun, ia masih optimistis hingga akhir tahun 2017 target tersebut akan tercapai. Menurutnya, banyak faktor yang menjadi penghambat implementasi Program BBM Satu Harga.

Dari BPH Migas menjelaskan, letak permasalahannya adalah pertama adalah koordinasi dengan pihak pemerintah daerah sering mengalami perbedaan pendapat. Penentuan lokasi dari Pertamina terkadang berbeda dengan keinginan pemerintah daerah.

Ia mencontohkan, pada titik pertama penentuan lokasi belum mendapatkan izin namun pemda sudah mengeluarkan izin pada titik rekomendasi kedua. Hal itu membuat proses menjadi lambat.

Tindakan selanjutnya, adalah akan berkoordinasi langsung kepada bupati wilayah terkait. Permasalahan selanjutnya adalah masih terkendala dengan beberapa investor, sebab lokasi sudah menarik namun beberapa investor masih dalam tahap proses.

Pada tahun selanjutnya BPH Migas akan lebih merumuskan lagi penentuan lokasi dengan Pemda. Kendala perumusan pada 2017 adalah ada beberapa titik yang kriteria penentuan belum sepaham dengan pemda karena perubahan tempat ketika meninjau lokasi. (Afut Syafril/ant/yps)

Berita terkait
0
De Tjolomadoe Ajak Warga Solo Berlari
Event De Tjolomadoe Run 7.4K ini sejalan dengan semangat HUT ke-74 Kemerdekaan RI yaitu SDM Unggul, Indonesia Maju.