Surabaya - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Timur menyoroti pasangan bakal calon wali kota dan bupati melanggar protokol Covid-19 saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Komisioner Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi mengatakan hampir semua paslon kepala daerah di 19 kabupaten dan kota di Jawa Timur abai menerapkan protokol kesehatan saat melakukan pendaftaran di KPU.
Cuma dicatatan kami, ada beberapa nama tertera di dokumen KTP elektronik dengan dokumen rekomendasi dari partai untuk pasangan calon itu memang ada kekurangan nama atau salah ketik dan lain sebagainya
"Paling menjadi sorotan kami dan akan kami tindaklanjuti sebagai bahan evaluasi, yakni tingkat kedisiplinan peserta, partai politik, maupun kawan-kawan KPU terkait dengan upaya pencegahan protokol penyebaran Covid-19. Sehingga yang kami lihat hampir rata semua di 19 kabupaten kota, ada 41 pasangan calon yang mendaftar cara arak-arakan di luar kantor KPU," ujar Aang, Senin, 7 September 2020.
Sementara itu, Aang menyebut, sejauh ini pihaknya belum menemukan pelanggaran cukup krusial, seperti temuan dokumen palsu dan lain sebagainya. Namun, ia mengungkapkan ada sejumlah hal yang tak luput dari perhatiannya. Misalnya terkait salah ketik nama hingga penambahan gelar tidak perlu.
"Cuma dicatatan kami, ada beberapa nama tertera di dokumen KTP elektronik dengan dokumen rekomendasi dari partai untuk pasangan calon itu memang ada kekurangan nama atau salah ketik dan lain sebagainya," kata dia.
Melihat hal ini, Aang mengatakan ada sejumlah hal akan ia evaluasi dan langkah untuk dilakukan. Guna para paslon tetap bisa tertib dan tak melanggar peraturan yang sudah ditentukan.
Sementara itu, Aang menyebut sebelum tahapan pendaftaran bakal calon pada tanggal 4 hingga 6 September 2020, pihaknya telah gencar melakukan sosialisasi. Namunditemui di lapangan jauh berbeda.
"Ini catatan utama kita terkait kedisiplinan terhadap protokol kesehatan. Namun realitas di lapangan Ini masih dilanggar," ucap Aang.
Setelah ini, Aang menambahkan temuan ini akan dilakukan kajian. Karena, acuh pada protokol pencegahan Covid-19 termasuk kegiatan melanggar Peraturan KPU atau PKPU.
"Kami sedang melakukan kajian karena prinsipnya itu merupakan Pelanggaran PKPU 6 maupun PKPU 10 yang memadukan antara komitmen pelaksanaan administrasi kepemiluan dengan protokol kesehatan. Ini yang sedang dilakukan kajian oleh jajaran kami di kabupaten kota untuk dilakukan penanganan dugaan pelanggaran," tuturnya.
Di kesempatan sama, Aang mengimbau saat kampanye nanti paslon hingga parpol bisa semakin dewasa dengan tidak melibatkan banyaknya massa. Hal ini sebagai upaya mencegah penularan Covid-19.
"Jadi komitmen kami di bawah, kan pelaksanaan Pilkada ini sempat tertunda dan dilanjutkan dengan komitmen harus mentaati peraturan kesehatan. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita, semua pihak, pasangan calon maupun partai politik pengusung, serta pihak KPU dan kepolisian harus sama-sama tegas menerapkan protokol pencegahan Covid-19," kata Aang.
Tak hanya itu, Aang menyebut ada beberapa dokumen yang harus diperbaiki. Tetapi, hal ini bukan pelanggaran yang serius.
"Untuk selebihnya, beberapa dokumen syarat calon yang memang harus ada perbaikan. Misal terkait dengan pengadilan niaga, keterangan dari tidak pailit atau kewajiban untuk melampirkan bahwa tidak memiliki tanggungan gugatan pajak," ucap dia. []
