UNTUK INDONESIA

Bupati Pembongkar Permainan Banpres di Kementerian Koperasi: Saya Tidak Mencari Nama

Bupati Pembongkar Permainan Banpres UKM menyatakan bahwa dirinya tidak mencari nama lantaran akan berakhir masa jabatannya 1,5 bulan lagi.
konferensi Pers Kemenkop UKM terkait video viral Bupati Bolaang Mangandow Timur, Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar. (Foto:Tagar/tangkapan layar acara tersebut)

Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM, pada hari ini Senin, 28 Desember 2020 menggelar konferensi pers terkait viralnya video Bupati Bolaang Mangandow Timur, Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar yang mengemukakan soal adanya permainan dalam penyaluran bantuan Pemerintah untuk UMKM.

Saya tidak mencari nama, satu setengah bulan lagi saya berhenti.

Dalam konferensi pers dengan jaringan internet berkualitas buruk itu terdengar, Sehan mengatakan agar apa yang pernah diungkapkannya melalui video viral jangan sampai membebani masyarakat.

Sehan juga menegaskan bahwa dirinya tak mencari nama atau popularitas dengan viralnya video tersebut. Pasalnya, ia akan berakhir masa jabatannya dalam waktu satu setengah bulan lagi dari sekarang.

"Saya tidak mencari nama, satu setengah bulan lagi saya berhenti,"kata Sehan.

Sehan telah berakhir masa jabatannya sebagai Bupati Bolaang Mangandow Timur dan akan digantikan oleh pasangan  pemenang Pilkada Sam Sachrul Mamonto dan Oskar Manoppo berdasarkan hasil hitung cepat.

Sayangnya, konferensi pers tersebut ditutup tanpa adanya sesi tanya jawab. Sehingga Tagar pun tidak sempat melontarkan pertanyaan seputar masalah ini. Di akhir konferensi Zoom ini, hanya wartawan Tempo yang menyelak dan bertanya lalu dijawab dengan terburu-buru.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman yang hadir dalam konferensi pers itu mengakhiri acara terburu-buru dengan alasan hendak mengejar pesawat.

Bagian Humas Kemenkop UKM Tomy ketika dihubungi Tagar perihal buruknya kualitas jaringan dalam konferensi pers tersebut mengatakan, bahwa ada kendala teknis dari alat di tempat acara berlangsung dan mengenai yang disampaikan dalam acara akan ia bagikan Press release sebagai berikut.

Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Landjar menyatakan permintaan maafnya kepada Presiden Jokowi dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, terkait pernyataannya tentang Banpres Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) yang sempat viral di media sosial.

"Saya memberikan apresiasi pada Presiden Jokowi dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Saya sama sekali tidak ada maksud lain, selain bagaimana masyarakat bisa ringan bebannya," ungkap Bupati Boltim, saat bertemu dengan Deputi Bidang Pembiayaan KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman, di Boltim, Senin 28 Desember 2020.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Staf Khusus MenKopUKM Bidang Ekonomi Kerakyatan Riza Damanik, Staf Khusus MenKopUKM Bidang Hukum dan Pengawasan Agus Santoso, dan Kepala Perwakilan OJK Provinsi Sulut, Gorontalo, dan Maluku Utara Darwisman.

Sehan mengaku, pernyataannya itu spontan terucap setelah mendapati beberapa nasabah yang akan menerima Banpres Produktif Usaha Mikro dari salah satu lembaga pembiayaan.

Bupati Sehan memuji adanya BPUM yang sangat membantu masyarakat kecil dan berharap program yang bagus ini bisa dilanjutkan pada 2021. "Saya juga berharap akan banyak lagi masyarakat di Boltim yang menerima BPUM ini," ucap Bupati.

Bupati juga meminta agar pengawasan di lapangan terkait penyaluran BPUM ini terus ditingkatkan. "Sekali lagi, saya minta maaf pada Menteri Teten karena spontanitas saya yang lalu menjadi viral. Saya hanya ingin pelaksana di lapangan diawasi," aku Sehan.

Pada prinsipnya, Bupati Boltim sangat respek atas adanya program BPUM ini. "Ini bentuk kasih sayang kepada masyarakat, jangan sampai rakyat Boltim tidak dapat lagi. Saya minta maaf sudah bikin gaduh," imbuh Sehan.

Sementara itu, Deputi Bidang Pembiayaan KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman menegaskan bahwa Banpres Produktif tidak ada kaitannya dengan bisnis apapun dari lembaga pengusul BPUM.

"Tugas kami adalah memastikan yang bersangkutan berhak mendapatkan BPUM dan disalurkan sesuai ketentuan. Yaitu, langsung ke rekening yang bersangkutan. Tidak ada kaitannya dengan rekening lembaga pengusul dan tak dipungut biaya apapun," tegas Hanung.

Hanung menilai, dalam hal penyaluran BPUM, harus tepat sasaran dan sesuai prosedur. Sejak diluncurkan pada 24 Agustus 2020 oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, penyaluran Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro saat ini telah mencapai realisasi 100 persen, dengan nilai anggaran Rp28,8 triliun.

Realisasi bantuan tersebut telah menggerakkan 12 juta pelaku usaha mikro yang mengalami kesulitan akibat Covid-19.

“KemenKopUKM selaku koordinator pelaksana program Banpres Produktif bersama dengan lembaga lainnya, bekerja cermat, transparan, dan hati-hati, tetapi sekaligus juga cepat dalam menjalankan program ini,” tambah Hanung.

Mengenai permasalahan nasabah yang disampaikan Bupati Sehan Landjar, Hanung menyatakan bahwa pinjaman yang diberikan salah satu lembaga pembiayaan pengusul BPUM yakni Esta Dana Ventura kepada UMKM merupakan kewenangan atau ranahnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sedangkan Kepala Perwakilan OJK provinsi Sulut, Gorontalo, dan Malut Darwisman mengatakan, ada salah pemahaman di publik terkait penyaluran BPUM ini.

Namun, pihaknya menjanjikan pengawasan terhadap lembaga pembiayaan yang menyusukan BPUM akan terus dilakukan OJK. "Dan kalau ada pelanggaran di dalamnya, akan ditindak sesuai ketentuan berlaku," pungkas Darwisman. []

Berita terkait
Titik Rawan Penyimpangan di Kementerian Teten Masduki
Pengamat menilai, sistem penyaluran Banpres Produktif Usaha Mikro yang diprakarsai Menkop UKM Teten Masduki rawan penyimpangan.
Teten Masduki, Sebelum Mendown Grade Seluruh Kabinet Jokowi
Dari kesaksian Bupati Boltim, kementerian Teten Masduki harus segera diperbaiki sebelum meledakkan kegaduhan baru dan mendown grade kabinet Jokowi.
Indikasi Korupsi Sistemik di Kementerian Teten Masduki
Pengamat menilai, sistem penyaluran Banpres Produktif Usaha Mikro yang diprakarsai MenkopUKM Teten Masduki bisa menyebabkan korupsi sistemik.
0
Bupati Pembongkar Permainan Banpres di Kementerian Koperasi: Saya Tidak Mencari Nama
Bupati Pembongkar Permainan Banpres UKM menyatakan bahwa dirinya tidak mencari nama lantaran akan berakhir masa jabatannya 1,5 bulan lagi.