Kulon Progo - Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional (BKKBN) akan memiliki hajatan besar pada hari senin 1 Juli 2019. Dijadwalkan akan dilakukan pelantikan Kepala BKKBN di Auditorium BKKBN pusat di Halim. Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo adalah orang yang terpilih untuk menjadi Kepala BKKBN.
Kepastian pelantikan Kepala BKKBN Pusat ini, disampaikan langsung oleh Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal.
"Iya memang tujuan kami bertemu bupati sangat mulia, karena ini sesuai dengan perintah presiden. Kita datang ke Pak Hasto, untuk menyampaikan undangan pelantikan sebagai kepala BKKBN Republik Indonesia, yang dilaksanakan pada senin 1 juli 2019, di auditorium BKKBN Pusat di Halim Jakarta," kata Nofrijal usai pertemuan dengan Hasto Wardoyo di ruang kerja Bupati Kulon Progo, Kamis 27 juni 2019.
Menurut Nofrijal, kesiapan pelantikan sebenarnya tidak banyak, informasi pelantikan sudah disampaikan kepada Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo sebanyak dua kali. Secara umum, persiapan pelantikan sudah dilakukan dengan baik, karena berdasarkan perintah dari Sekretariat Kabinet (Setkab) telah disampaikan kepada Ibu Kementrian Kesehatan.
Baca lainnya: Polda DIY Selidiki Ribuan Nila Mati di Kulonprogo
"Sesuai dengan regulasi, memang calon kepala BKKBN akan dilantik oleh Kementerian Kesehatan dalam hal ini ibu menteri," ujarnya.
Sejumlah pekerjaan rumah sudah menanti Hasto Wardoyo. Pekerjaan rumah ini berasal dari internal dan eksternal BKKBN.
Dari sisi internalnya, karena sudah 1,5 tahun BKKBN tidak punya kepala, jadi perlu ada pembenahan pengisian jabatan yang kosong, dimana ada kekosongan dua jabatan untuk pejabat tinggi pimpinan madya, dan 22 pejabat tinggi pratama dari total 60 jabatan tinggi pratama.
Permasalahan lainnya, yaitu pengangkatan hampir 1.000 CPNS dan PNS tahun 2018, yang belum ditandangani oleh kepala BKKBN. Selain itu, perlu penguatan koordinasi kemitraaan dan kerja sama baik dari dalam maupun luar negeri, serta adanya banyak event yang sangat membutuhkan kehadiran kepala BKKBN definitif.
Baca lainnya: Puluhan Ribu Nila di Kulonprogo Mati Keracunan
"Kita juga memerlukan arahan Pak Hasto dalam menyempurnakan draf RPJM BKKBN 2020-2024," ungkap Nofrijal.
Menurutnya, gagasan Hasto Wardoyo juga diperlukan dalam pembenahan pelayanan KB pasca era BPJS, manajemen bonus demografi Indonesia, hingga pendataan kondisi nyata keluarga Indonesia.
"Perlu manajemen yang baik dalam menyikapi masalah bonus demografi di bawah arahan kepala BKKBN definitif, nantinya ada tim konsultan dari pihak akademisi yang akan membantu. Puncaknya di Tahun 2029 atau 2030, harapannya umur bonus demografi bisa panjang," ujarnya.
Bupati Kulon Progo Merasa Deg-degan
Sementara itu, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan, secara prinsip harus banyak belajar menjadi kepala BKKBN, karena pengalaman yang dimiliki adalah sebagai Bupati bukan sebagai pemimpin di Departemen. Selain itu, dia juga harus belajar banyak hal substansi, seperti bonus demografi yang memang harus disikapi dengan baik.
Baca lainnya: Polres Kulonprogo Rekayasa Lalin di Bandara Baru
Hasto mengaku, cukup deg-degan menanti pelantikan sebagai Kepala BKKBN, meski hal ini dinilai wajar dan bisa dialami oleh siapa saja. Setiap orang yang berpindah kerja ke tempat baru, dipastikan akan mengalami stres.
"Meski ada stress, namun ini merupakan bagian stres yang positif, dan kita harus punya mekanisme sendiri untuk menyikapinya," ujarnya.
Hasto menjelaskan, dia menaruh harapan pada penggantinya kelak, agar meneruskan seluruh program pembangunan Kulonprogo, agar bisa berjalan sesuai dengan jalurnya. Terutama yang terkait dengan kesiapan menjadi kota bandara.
Masih ada pekerjaan rumah besar terkait pembangunan Kulon Progo, yaitu membuat ekosistem bandara dalam bentuk aerotropolis bandara, yang sudah dimulai dengan adanya pembuatan konsep dalam pemerintahannya.
"Jalan Tol, JOR, JJLS, kereta api yang dikonsep harus diwujudkan. Selain itu, pengoperasian Rumah Sakit Internasional (RSUD Wates), pada bulan Januari juga harus jalan. Demikian juga berlaku untuk embarkasi dan imigrasi," terang Hasto.
Ia juga berpesan, agar seluruh pejabat di Pemkab Kulonprogo bisa menjalankan tugasnya sesuai jalurnya. Jangan ada kepentingan selain untuk membangun daerah, agar tidak terkena masalah kedepannya. []
Baca lainnya: Bergaya Freestyle, Pemuda di Kulonprogo Cebur Kekolam
