Jakarta - Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditengarai mengalami situasi sulit pasca serangan pandemi Covid-19 yang memukul kinerja keuangan perusahaan. Situs berita online ini mencatat, setidaknya terdapat tiga BUMN lintas sektoral yang mengalami dilema finansial.
Pertama adalah terkait gagal bayar Jiwasraya atas polis nasabah sebesar Rp 12,4 triliun. Kisruh ini kemudian bertransformasi menjadi mega korupsi dengan taksiran kerugian negara mencapai Rp 16,81 triliun.
Kedua adalah soal merosotnya kemampuan keuangan maskapai nasional Garuda Indonesia imbas pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mengharuskan perseroan mengandangkan sebagian besar armadanya akibat ketiadaan penumpang. Airlines berkode saham GIAA itu makin kepayahan lantaran harus menunaikan kewajiban utang perusahaan senilai US$ 500 juta yang jatuh tempo pada 3 Juni 2020 lalu.
Beruntung, awan cerah menaungi Garuda. Usulan perpanjangan waktu pelunasan Trust Certificates "Garuda Indonesia Global Sukuk Limited" memperoleh persetujuan sukuk holders untuk durasi tiga tahun setelah waktu jatuh tempo atau hingga 3 Juni 2023.
"Dengan diperolehnya persetujuan atas Consent Solicitation perpanjangan masa pelunasan global sukuk ini, kami tentunya optimistis hal ini bisa menjadi langkah awal yang signifikan dalam upaya pemulihan kinerja Garuda Indonesia yang terdampak atas pandemi Covid-19," tutur Irfan Setiaputra dalam keterangan resmi yang diterima Tagar, Rabu, 10 Juni 2020.
Ketiga dan yang paling baru adalah soal permintaan Direktur Utama (Dirut) PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) atau MIND ID Orias Petrus Moedak yang berencana menerbitkan surat utang baru senilai US$ 2,5 miliar. Bos holding pertambangan nasional itu sedianya bakal menggunakan dana yang dihimpun untuk refinancing sejumlah utang yang akan jatuh tempo, serta akuisisi 20 persen saham PT Vale Indonesia Tbk.
Sejatinya utang bukanlah sesuatu yang tabu, terlebih dalam dunia usaha. Pinjaman merupakan hal yang jamak dilakukan guna memacu roda bisnis.
Meskipun demikian, Head of Investment Avrist Asset Management Farash Akbar Farich mengatakan ada cara lain yang bisa ditempuh oleh BUMN untuk menjaga kondisi keuangan tetap dalam performa yang baik.
Menurut dia, perusahaan harus mempunyai financial planning yang baik serta mitigasi risiko yang mumpuni. Lalu, para pembuat kebijakan harus pintar-pintar dalam mengatur arah dan ritme bisnis perusahaan.
“Jika sudah dalam kondisi yang kurang menguntungkan, mau tidak mau mereka harus melakukan efisiensi lebih besar lagi. Bahkan jika perlu, skema ini diterapkan pada seluruh grup perusahaan,” ujarnya kepada Tagar beberapa waktu lalu.
Namun, apabila upaya perampingan tidak mampu menutupi biaya operasional dan berpotensi pada pendalaman kinerja, maka tidak ada salahnya pelaku usaha mengajukan peninjauan kembali sejumlah kewajiban keuangan.
“Restrukturisasi utang harus dilakukan,” kata dia.
Farash menambahkan, dirinya tidak melihat opsi penyertaan modal negara (PMN) menjadi cara terbaik dalam menyehatkan kondisi perusahaan plat merah.
“Kalau PMN di BUMN, apalagi yang sudah perusahaan publik, ini berisiko mendilusi pemegang saham lain yang minoritas,” ungkap dia.
Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) seperti yang dilansir Transparency International, total aset BUMN pada 2018 sebesar Rp 8,117 triliun. Dari 118 Badan Usaha Milik Negara yang ada, hanya 68 perusahaan yang bersedia mempublikasikan kinerja tahunannya. Kemudian, dari jumlah tersebut tercatat baru 53 perusahaan yang dinilai cukup terbuka untuk membeberkan laporan keuangannya kepada publik.
