Jakarta - Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Budi Waseso mengungkapkan bahwa perusahaannya yang dinaungi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu Bulog, terjerat utang senilai Rp 13 triliun.
Budi mengatakan bahwa utang tersebut dipicu akibat pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) yang mencapai 1,2 juta ton untuk penanggulangan keadaan darurat bencana dan kerawanan pangan pasca bencana. Menurutnya, cadangan beras tersebut merupakan stok menjelang akhir tahun yang diserap dari sawah milik petani lokal.
"Utang kita ini Rp 13 triliun, Rp 13 triliun itu di mana utang kita? Ya, itu beras CBP yang 1 juta itu ton, kan berasnya dari utang," kata Budi dalam konferensi pers Rabu, 29 Desember 2021.
Kita berharap ke depan ada kepastian kalau tadi kebutuhan CBP 800 sampai 850 ribu ton per tahun kalau dengan itu utang kita bisa berkurang Rp 9 triliun.
Ia mengatakan dengan tegas pada pemerintah bahwa beras CBP yang digunakan sebagai salah satu bentuk penugasan terhadap negara harus segera dibayarkan. Pasalnya Perum Bulog akan semakin merugi dan bunga akan semakin membengkak jika pemerintah masih terus menunda pembayaran.
- Baca Juga: Top! Bulog Jamin Tak Ada Impor Beras hingga Akhir Tahun Ini
- Baca Juga: Profil Badan Usaha Logistik (Bulog) Milik BUMN
Namun pada kenyataannya pemerintah mengatakan bahwa beras tersebut baru akan dibayarkan pemerintah ketika sudah tersalurkan kepada masyarakat. Padahal, menurut Budi seharusnya pembayaran pengadaan beras CBP justru harus dilakukan secepat mungkin agar tidak ada pihak yang merugi.
Budi juga berharap agar pemerintah memberikan data yang jelas untuk pemasokan kebutuhan beras CBP setiap tahunnya supaya Bulog bisa mempersiapkan dan memperhitungkan segala hal yang dibutuhkan untuk menghindari utang dan kerugian.
"Kita berharap ke depan ada kepastian. Kalau tadi kebutuhan CBP 800 sampai 850 ribu ton per tahun kalau dengan itu utang kita bisa berkurang Rp 9 triliun. Maka harapannya regulasi yang berubah," ucap Budi.
- Baca Juga: Jokowi Tinjau Gudang Bulog Cek Ketersediaan Pangan Nasional
- Baca Juga: Bulog Siap Laksanakan Tugas dari Badan Pangan Nasional
Apabila pemerintah langsung membayarkan anggaran beras CBP, Bulog akan lebih mudah menyiapkan anggaran untuk keperluan distribusi hingga perawata beras dan tentunya tidak akan terjadi penumpukan utang pada perusahaan BUMN tersebut.
(Fasya Aldiza Mutasyifa)
