Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher mempertanyakan bagaimana nasib vaksin Covid-19 jika tingkat efikasinya tidak memadai.
Sebab, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Sinovac yang sudah tiba di Tanah Air masih belum mendapat izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Kenapa pemerintah terburu-buru mendatangkan vaksin jadi? Ada apa? Siapa yang berani menjamin selama proses menunggu data, vaksin tidak akan rusak
"BPOM belum mengeluarkan izin penggunaan darurat, tapi 1,2 juta vaksin sudah didatangkan ke Tanah Air. Pihak Sinovac sendiri belum mengeluarkan data efikasinya. Bagaimana nasib vaksin yang sudah tiba tersebut, jika ternyata hasil uji klinisnya tidak memadai?" kata Netty melalui keterangannya, Selasa, 15 Desember 2020.
Menurutnya, dalam pengadaan vaksin, pemerintah harus memastikan keamanan, efektivitas, kebermanfaatan, dan status kehalalannya.
"Setiap vaksin memiliki manfaat sekaligus risiko yang harus diantisipasi sebelum diberikan kepada masyarakat. Untuk itu, Pemerintah harus konsisten dan patuh terhadap rekomendasi ilmiah sesuai evidence base practices," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, uji klinis tahap ketiga Sinovac masih berlangsung di Kota Bandung, dan hasil lengkap baru tersedia akhir Desember atau awal Januari.
Oleh karena itu, kata Netty, pemerintah harus menunggu Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM, lolos sertifikat halal MUI serta terbukti efektif melawan Covid-19.
Dia berpendapat, hingga saat ini pengujian oleh LPOM MUI masih mandek karena pihak produsen belum memenuhi semua persyaratan dokumen yang diminta.
Netty menyayangkan ketergesah-gesahan pemerintah mendatangkan vaksin, sementara uji klinis belum selesai.
"Kenapa pemerintah terburu-buru mendatangkan vaksin jadi? Ada apa? Siapa yang berani menjamin selama proses menunggu data, vaksin tidak akan rusak? Bukankah proses penyimpanannya juga membutuhkan biaya?" tuturnya.
Selain itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti beberapa rumah sakit yang sudah melakukan 'komersialisasi' atas vaksin tersebut dengan cara pre-order.
"Tingkat keampuhan, kebermanfaatan dan kehalalannya belum bisa dibuktikan. Kenapa sudah diiklankan? Bagaimana pemerintah mengatur ini," kata Netty.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini meminta pemerintah agar menggunakan strategi komunikasi yang jelas dan transparan dalam pengadaan vaksin Covid-19.
"Ini soal bagaimana marketing policy-nya. Jangan sampai pemerintah menganggap bahwa mereka memiliki otoritas mengadakan vaksin lalu mengabaikan begitu saja partisipasi dari rakyat. Harus jelas, clear dan transparan kepada publik," kata dia.
"Mengapa ada vaksin program dan vaksin mandiri, ada yang gratis dan ada yang berbayar, berapa harga yang akan dipungut dari masyarakat, berapa harga beli vaksin, bagaimana keamanannya, kapan program vaksinasi dilakukan?" ucap Netty menambahkan.
Netty pun meminta pemerintah belajar dari pengalaman sebelumnya di mana komunikasi yang buruk, kurang tepat, dan tidak sinkron akhirnya malah menimbulkan kegaduhan publik.
- Baca juga: Vaksin Corona dari Pemerintah Terbatas, Bisa Pesan ke Swasta
- Baca juga: Cegah Kriminalisasi, DPR Kawal Kasus Hukum Rizieq Shihab
"Alih-alih menurunkan kurva pandemi, justru muncul public distrust terhadap pemerintah karena kesimpangsiuran informasi soal vaksin" kata Netty.[]
