Medan - Bobby Nasution yang diprediksi akan maju sebagai calon Wali Kota Medan dalam Pilkada 2020, datang dengan mengusung konsep pemerintahan kolaboratif.
Prinsip kolaboratif ini sendiri akan melibatkan masyarakat luas dalam pengambilan sikap atau menetapkan suatu keputusan.
Menyikapi konsep usungan menantu Presiden Jokowi ini, beberapa kalangan dari akademisi menilai konsep itu sebagai solusi kemaslahatan bagi warga Kota Medan.
"Collaborative government bersifat egaliter. Pemerintah akan banyak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang memang dampaknya untuk masyarakat itu sendiri," jelas akademisi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Faisal Riza, Minggu, 19 Juli 2020.
Pengamat politik dan pemerintahan ini menilai, dengan menerapkan konsep pemerintahan kolaboratif, Bobby Nasution akan membuka selebar-lebarnya ruang untuk menampung aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam kerja-kerja pembangunan, yang tentu muaranya kepada kebaikan bersama.
"Dalam bahasa UUD, memajukan kesejahteraan umum. Di barat disebut public good, di latin namanya bonum publicum, dan dalam Islam namanya maslahah ar raiyyah, kemaslahatan rakyat," terangnya.
Menurutnya, pemerintahan model lama yang selama ini berlaku di daerah sebagai pola pemerintahan dengan corak tidak peka.
"Contoh paling nyata adalah perlakuan pemerintah daerah, termasuk Medan, terhadap rekomendasi-rekomendasi musyawarah rencana pembangunan, kerap diabaikan. Sehingga, musrenbang itu sendiri akhirnya hanya lips service atau sekadar formalitas," katanya.
Padahal, katanya, musrenbang merupakan sebuah sistem perencanaan pembangunan dengan alur dari bawah ke atas, agar arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Faktanya di Kota Medan, sumber-sumber informasi di tingkat kelurahan menyebut rekomendasi pembangunan dari musrenbang tingkat kelurahan nyaris tidak pernah diimplementasikan pemerintah kota dengan alasan klasik, yakni keterbatasan dana.
Sulit rasanya membayangkan adanya perubahan, jika pemerintah tetap berpikir top down dan tertutup dari publik
"Kita harus mengubah ini dengan konsep collaborative government. Harus didukung," ujarnya.
Menurut dia, konsep pemerintahan kolaboratif dengan skema keumatan di bidang sosial ekonomi dapat dijalankan bekerja sama dengan ormas-ormas Islam.
“Di Medan ada ormas-ormas Islam yang punya jemaah besar. Ini aset kota yang harus diberdayakan. Jangan ditinggalkan mereka ini, tapi harus dilibatkan. Ajak mereka untuk menentukan kota seperti apa yang mereka harapkan. Demikian halnya dengan komunitas agama dan etnis lain," tuturnya.
Sedangkan, pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara, Dadang Darmawan mengatakan, pemerintahan kolaboratif sangat tepat diberlakukan.
"Sebab pembangunan dimana pun harusnya lahir dari kebutuhan masyarakat, kebutuhan dari banyak pihak. Bukan merupakan rancangan eksklusif pemerintah belaka, sebagaimana yang terjadi selama ini," katanya.
Dia memastikan pemerintahan kolaboratif akan menghasilkan pembangunan yang bisa dinikmati semua orang.
"Sulit rasanya membayangkan adanya perubahan, jika pemerintah tetap berpikir top down dan tertutup dari publik. Dari dulu sudah selalu didengungkan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pembangunan baik sejak perencanaan maupun pelaksanaannya," sebutnya.
Masalah Kota Medan yang sangat kompleks saat ini, tambah Dadang, pasti membutuhkan solusi dan kerja keras semua pihak.
Dan dia pun berharap konsep pemerintahan kolaboratif ini bukanlah semata statement politik menjelang Pilkada Medan 2020, melainkan komitmen Bobby Nasution untuk mewujudkan kota yang sesuai impian warga Medan. []
