Semarang, (Tagar 1/6/2018) - Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, segera menindaklanjuti informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait sejumlah kampus ternama disusupi paham radikal.
Prof Yos Johan Utama Rektor Universitas Diponegoro (Undip) meminta BNPT mengungkap data yang mendukung pernyataannya bahwa Undip adalah satu di antara perguruan tinggi negeri (PTN) terpapar radikalisme.
Ia mengatakan data BNPT akan digunakan Undip sebagai modal awal melakukan langkah penanganan maupun antisipasi.
"Penyebutan itu informasi awal yang akan kami manfaatkan untuk melakukan sesuatu, yaitu dalam rangka deradikalisasi. Tetapi akan lebih elok lagi, karena BNPT sudah mengklaim, tentunya berdasar info, data, mbok coba kami diberi. Sehingga kami tahu betul siapa orangnya, bagaimana mereka menggerakkan, memapar orang lain," kata Yos Johan Utama di Semarang, Kamis (31/5) malam.
Prof Yos, sapaan akrabnya, menyatakan hingga saat ini dirinya belum mendapat pemberitahuan resmi dari BNPT yang menyatakan Undip telah terpapar paham radikal.
"Saya sampai sekarang, yang saya alami belum ada surat. Makanya, ya hanya berita seperti itu, tidak ada data. Kalau ada data resmi, kami bisa mewaspadai, melakukan tindakan," ujar dia.
Dengan data jelas dari BNPT, sambungnya, diharapkan juga mampu meminimalisir fitnah, kesimpangsiuran informasi di kalangan intelektual kampus, khususnya Undip.
"Justru kalau ada data, menghindarkan syak wasangka di antara kita. Semisal mau menunjuk orang Undip yang mana, kemarin yang kelihatan itu kan yang muncul di Facebook. Tapi mungkin yang bergerak di bawah? Kita kan tidak tahu," terang dia.
Undip Bentuk Satgas Khusus
Yos Johan meminta BNPT membuka data, juga menyarankan BNPT mendukung Undip maupun PTN lain dalam mengupayakan deradikalisasi orang-orang kampus yang disebut terlibat. Sebab, meski sebagai institusi pendidikan, Undip tidak punya keahlian untuk mengantisipasi penyebaran radikalisme.
"Dan mungkin tambahan petunjuk dari BNPT ke perguruan tinggi, bagaimana menghadapi itu dan menyelesaikannya. Karena keahlian menghadapi itu, tidak semua institusi punya. BNPT yang dibentuk khusus menangani itu tentunya punya keahlian di bidang itu," ujarnya.
Ia mengatakan, dukungan data maupun transfer keahlian dalam memerangi bibit-bibit terorisme tersebut nantinya akan selaras dengan rencana pembentukan satuan tugas (satgas) yang khusus menangani masalah tersebut.
"Kalau sekadar mencopot Rektor itu gampang, tapi bagaimana Rektor itu digerakkan untuk satu tujuan demi kebaikan negara, itu yang paling penting. Kemarin itu kan ada copot dan segala macam, ok lah itu sebagai bentuk sanksi. Tapi apakah tidak lebih baik dipanggil, diberi penjelasan, diajari teknik-teknik dan mungkin Undip sendiri nanti ada satgas khusus yang menangani itu," papar dia.
"Dan ini kemudian mungkin bisa diasisteni oleh mereka, caranya bagaimana. Kan tidak semuanya harus dihantam. Mungkin ada tataran tertentu cukup disadarkan. Yang punya ilmu seperti itu kan BNPT, yang dibuat dan dididik untuk menangani hal itu," lanjutnya.
Prof Yos menambahkan dalam waktu dekat akan berkomunikasi dengan PTN lain, lewat wadah Forum Rektor Indonesia (FRI), guna melakukan tabayyun dengan BNPT soal penyebutan sejumlah PTN menjadi sarang penyebaran radikalisme.
"Nanti saya sampaikan ke Ketua Forum Rektor dan perguruan tinggi, untuk bersama-sama menginisiasi pertemuan dengan BNPT, saya rasa itu lebih elok," ujarnya.
Baca juga BNPT: Kampus Negeri Papan Atas Jadi Sarang Radikalisme
Sebelumnya BNPT mengungkapkan sejumlah kampus ternama, seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Undip, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya sudah disusupi paham radikal.
Selain itu, BNPT menilai kampus negeri maupun swasta menjadi sasaran baru dan empuk bagi penyebar radikalisme, khususnya pada jurusan eksakta dan kedokteran. (ags)
