Surabaya - Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Blegur Prijanggono bakal membeberkan penanggungjawab persoalan rekrutmen dua direksi Bank Jatim hingga memunculkan interpelasi terhadap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Ia menyebutkan dirinya telah melakukan telaah terhadap proses rekruitmen direksi di Bank Jatim yang menuai kontroversi. Untuk persoalan bank daerah itu, Blegur menilai tidak perlu sampai memunculkan interpelasi terhadap gubernur.
Baca Juga: DPRD Desak Khofifah Evaluasi Komisaris Bank Jatim
"Saya tahu persis proses ini, dan ada yang bertanggung jawab dalam proses ini dan itu bukan bu Gubernur, nanti pada saatnya kita buka semua," ucap Blegur saat dikonfirmasi, Rabu 15 Juli 2020.
Upaya untuk meningkatkan pendapatan BUMD, seperti dari Bank Jatim ini adalah sebuah keharusan.
Menurut Blegur, saat ini Gubernur Khofifah sedang disibukkan dengan penanganan pandemi Covid- 19. Maka, hal wajar jika belum menjawab soal rekomendasi Komisi C terkait Bank Jatim yang sudah dikirim secara resmi oleh ketua DPRD Jatim.
Politisi asal Golkar itu menegaskan, urusan kemanusian harus diutamakan. Untuk itu, Blegur berharap agar semua pihak membantu gubernur dalam upaya menekan dan memutus mata rantai sebaran Covid-19.
"Mari kita bantu bu Gubernur dalam penananganan Covid-19 , ini yang harus ditekan angka kenaikannya sehingga Jatim bisa segera masuk di zona aman dan perekonomian bisa berjalan normal," ucap Blegur.
Blegur menambahkan, upaya untuk meningkatkan pendapatan BUMD, seperti dari Bank Jatim ini adalah sebuah keharusan. Apalagi Bank Jatim mitra kerja Komisi sehingga harus dapat mendesainnya sebagai BUMD yang semakin maju dan memberikan dividen tinggi kepada Pemprov.
"Maka keharmonisan harus tetap dijaga antara eksekutif dan legislatif, agar pembangunan di bidang ekonomi, pengelolaan pemerintahan, infrastruktur yang didalamnya BUMD termasuk Bank Jatim bisa berjalan dengan baik," tuturnya.
Untuk diketahui, Komisi C DPRD Jatim menggulirkan wacana penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Jatim terkait kekosongan direksi Bank Jatim. Posisi dua direksi yakni direktur utama dan direktur konsumer, riter, dan unit usaha syariah (UUS) terjadi kekosongan selama setahun lebih.
Baca Juga: Bank Jatim Donasi Rp 2,79 Miliar untuk Atasi Corona
Hal itu membuat Komisi C melayangkan surat rekomendasi kepada Khofifah. Salah satu rekomendasi itu adalah meminta Gubernur Jatim selaku pemegang saham pengendali BUMD agar dalam pengisian jabatan direksi dilakukan melalui panitia seleksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 dan Peraturan Mendagri Nomer 37/2018. Selain itu, meminta gubernur Jatim untuk mengevaluasi kinerja komisaris Bank Jatim secara menyeluruh atas tugas dan tanggungjawabnya. Namun hingga saat ini Gubernur Jatim belum merespon surat rekomendasi tersebut. []
