BKN: 1.005 ASN Dilaporkan Langgar Netralitas

Terdapat 1.005 ASN yang dilaporkan melanggar netralitas.
Ilustrasi ASN. (Foto: Tagar/Radar Bogor)

Jakarta – Dari hasil rekonsiliasi data pelanggaran netralitas Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Kamis, 26 November 2020, pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaporkan mencapai 1.005.

Setelah lakukan proses sinergi data antara BKN, KemenPANRB, Kemendagri, Bawaslu dan KASN, dari 1.005 ASN yang dilaporkan terdapat 727 yang direkomendasikan telah lakukan pelanggaran.

Sampai dengan Jumat, 27 November 2020 sudah ada sebanyak 580 ASN yang telah dijatuhi sanksi pelanggaran netralitas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi. Sedangkan, 147 ASN belum ditindak lanjuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Berdasarkan hasil rekonsiliasi serta data yang sudah diterima, BKN sudah melakukan pemblokiran pada 26 data kepegawaian dan membuka blokir 8 data kepegawaian.

Untuk wilayah ASN yang data kepegawaiannya diblokir dan terbanyak yakni ada pada Instansi Pusat seperti 17 data kepegawaian, Kanreg IV BKN Makassar 5 data kepegawaian, Kanreg IX BKN Jayapura 2 data kepegawaian, Kanreg III BKN Bandung 1 data kepegawaian, dan kanreg XII BKN Pekanbaru 1 data kepegawaian.

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN, Otok Kuswandaru menyampaikan jumlah temuan pelanggaran tersebut tidak dapat dijadikan acuan keberhasilan dalam menangani pelanggaran netralitas ASN, melainkan bagaimana usaha Pemerintah menekan pelanggaran seminim mungkin.

Otok pun sampaikan tiga hal penting dalam mengevaluasi penaganan data pelanggaran netralitas ASN seperti:

1. Data perkembangan penanganan netralitas ASN akan diupayakan real time per hari;

2. Update data akan dibantu oleh seluruh Kantor Regional (Kanreg) BKN dan jajarannya dengan melakukan klarifikasi tindak lanjut dari rekomendasi KASN yang sudah dijalankan. Pada hal ini, Setiap Kanreg BKN secara proaktif akan melakukan klarifikasi data di wilayah kerjanya sehingga data dapat terus diperbarui secara real time;

3. Upaya kolaborasi dan koordinasi terus dilakukan Satgas Netralitas secara intensif. []

Baca juga:

Berita terkait
Empat Peran BKN Jaga Netralitas ASN Selama Pilkada
Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) sampaikan 4 peran BKN jaga netralitas ASN selama Pilkada.
Penjelasan BKN Mengapa 11.580 Formasi CPNS 2019 Kosong
Terdapat 11.580 Formasi CPNS kosong pasca-optimalisasi, BKN menjelaskan alasannya.
Predikat Terbaik Penerapan Sistem Merit Diraih Oleh BKN
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendapatkan nilai sangat baik pada penerapan sistem merit yang diberikan oleh KASN.
0
Nama Varian Covid-19 Dengan Alfabet Yunani Hindari Stigma
WHO akan ganti penyebutan nama varian Covid-19 untuk hapus stigma negara-negara di mana jenis varian baru virus corona pertama kali dilaporkan