Jakarta – Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Joe Biden, mengumumkan paket stimulus sebesar 1,9 triliun dolar AS atau sekitar Rp 26.655 triliun untuk menopang perekonomian, tapi rencana Biden ini harus disetujui oleh Kongres.
Paket stimulus yang diumumkan jelang pelantikan Biden sebagai presiden pada Rabu (20/01) mencakup tunjangan tunai 1.400 dolar AS (sekitar Rp 19,6 juta) kepada semua warga AS.
Di samping itu, sebagian dana akan digunakan untuk memerangi virus corona sebesar 415 miliar dolar AS dan 440 miliar dola AS untuk usaha skala kecil.
Antrian kendaraan di Stadion Dodger di Los Angeles, California, untuk tes COVID-19, 4 Januari 2021 (Foto: voaindoneia.com - REUTERS/Lucy Nicholson)Biden, dari Partai Demokrat, telah berjanji untuk mengatasi pandemi, yang sejauh ini telah menyebabkan lebih dari 385.000 orang meninggal dunia di AS.
Dalam kampanye Biden tahun 2020, ia berjanji akan melakukan penanganan pandemi lebih baik dibandingkan Presiden Donald Trump, seorang Republikan.
Pembayaran langsung tunai 1.400 dolar AS ini di luar bantuan 600 dolar AS (Rp 8,5 juta) yang disahkan bulan Desember 2020.
1. Apa yang Diumumkan Biden?
Dalam pidato yang disiarkan pada Kamis malam, 14 Januari 2021, dari kota asalnya di Wilmington, Delaware, AS, Biden mengatakan: "Krisis kemanusiaan yang dalam sudah menjadi kenyataan dan kita tidak boleh membuang-buang waktu." "Kesehatan bangsa kita dipertaruhkan," tambahnya. "Kita harus bertindak dan kita harus bertindak sekarang."
Namun, Biden juga mengakui rencana itu kemungkinan akan mengalami hambatan.
2. Apa Rencana Biden dalam Menangani Pandemi?
Biden ingin menggelontorkan dana 20 miliar dolar AS untuk program vaksinasi massal, termasuk biaya untuk mendirikan pusat-pusat vaksinasi dan menerjunkan unit-unit bergerak ke wilayah terpencil.
Dua vaksin yang manjur telah mulai disalurkan di masa pemerintahan Presiden Trump, tetapi para pejabat kesehatan berpendapat program vaksinasi itu perlu digalakkan.
"Peluncuran vaksinasi di Amerika Serikat telah menjadi kegagalan yang mengecewakan sejauh ini," kata Biden.
Biden bertekad mewujudkan target 100 juta vaksin selama 100 hari pertama masa jabatannya yang akan dilantik tanggal 20 Januari 2021.
Vaksin di AS sudah didistribusikan tetapi program vaksinasi massal, menurut Biden, perlu ditingkatkan (Foto: bbc.com/indonesia - REUTERS)
Sejauh ini, sekitar 11 juta dosis vaksin telah diberikan di seluruh AS, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit.
Biden juga berencana memperluas pengetesan dengan mengalokasikan biaya 50 miliar dolar AS dan 130 miliar dolar AS untuk membantu sekolah-sekolah buka lagi sebelum musim semi.
3. Bagaimana dengan Bantuan Ekonomi?
Jumlah pengangguran di AS saat ini mencapai hampir 11 juta orang dan tunjangan pengangguran akan dinaikkan dari jumlah sekarang 300 dolar AS (sekitar Rp 4 juta) per minggu menjadi 400 dolar AS (Rp 5,6 juta) per minggu.
Tunjangan pengangguran akan diperpanjang sampai September, selain juga kebijakan moratorium pengusiran penyewa rumah yang tak mampu membayar sewa dan juga moratorium penyitaan rumah bagi pemilik yang menunggak cicilan.
Poster di AS yang sebut Covid-19 sebagai kebohongan (Foto: timesofsandiego.com/Chris Stone)
Biden juga akan meminta Kongres untuk meningkatkan upah minumum dua kali lipat dari ketetapan federal saat ini 15 dolar AS per jam. Gagasan itu merupakan prioritas Partai Demokrat yang disampaikan sebelum pandemi.
4. Apakah Kongres Akan Mengesahkan Rencana Biden?
Anggota Kongres dari Republik kemungkinan akan mengajukan keberatan atas rencana itu sebab utang akan bertambah triliunan dolar lagi. Padahal utang negara sudah menumpuk karena pandemi ini.
Biden pun mengakui rencananya ini "tidak murah". Akan tetapi ia akan disokong oleh para anggota DPR dan Senat dari Partai Demokrat, kalau pun dengan selisih suara tipis.
Kendati demikian, permulaan masa jabatan Biden bersamaan dengan sidang pemakzulan Donald Trump di Senat.
Hingga kini belum jelas bagaimana Senat akan membuat keputusan - atau apakah akan memilih untuk menggulingkan Presiden Trump - tetapi drama yang terjadi diperkirakan akan menjadi hambatan bagi agenda Biden (bbc.com/indonesia). []
