Belanja APBN Motor Penggerak Pemulihan Ekonomi Semester I

Menkeu Sri Mulyani ungkapkan realisasi belanja pemerintah merupakan motor penggerak dari upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19
Menkeu Sri Mulyani (Foto: setkab.go.id/Dokumentasi Humas Setkab)

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan realisasi belanja pemerintah merupakan motor penggerak dari upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

“APBN menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi yang luar biasa, terutama pada semester I,” ujar dalam keterangan pers usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna (SKP) Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), melalui konferensi video, Senin, 5 Juli 2021.

Menkeu memaparkan, realisasi belanja negara pada Semester I-2021 mencapai Rp 1.170,1 triliun atau 42,5% dari target tahun 2021. Belanja ini naik 9,4% dibanding tahun lalu yang hanya tumbuh 3,4%. Kenaikan belanja negara tersebut dipicu oleh besarnya belanja pemerintah pusat, yaitu sebesar Rp 796,3 triliun atau naik 19,1 persen dari tahun sebelumnya.

“Ini penyumbangannya terutama dari belanja kementerian dan lembaga, yaitu Rp4 49,6 triliun atau 43,6% dari total [alokasi] belanja kementerian/lembaga. Belanja K/L (kementerian/lembaga) ini melonjak 28,3% dibandingkan tahun sebelumnya,” paparnya.

Selanjutnya, belanja non-K/L pada Semester I mencapai Rp346,7 triliun, meningkat 8,9% dari tahun 2020. Sedangkan realisasi transfer ke daerah dan Dana Desa baru mencapai Rp 373,9 triliun atau terkontraksi 6,8% dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai Rp 400,9 triliun.

APBN 2021 Fokus pada Pemulihan EkonomiAPBN 2021 Fokus pada Pemulihan Ekonomi. (Infografis: Tagar/Bagus Cahyo Kusumo)

“Ini pun sesudah ditransfer ternyata masih ada SILPA atau berarti belum kemudian dipakai langsung oleh para pemerintah daerahnya,” ujar Menkeu.

Di sisi pendapatan, pada Semester I total penerimaan negara mencapai Rp 886,9 triliun, atau 50,9% dari target tahun ini yang mencapai Rp 1.743,6 triliun.

“Jadi kalau dilihat dari penerimaan negara, terjadi geliat pemulihan ekonomi yang terekam cukup kuat. Pertumbuhan pendapatan negara 9,1%, ini dibandingkan tahun lalu yang mengalami kontraksi 9,7%, ini adalah suatu kenaikan yang sangat tinggi dan bagus,” tutur Menkeu.

Penyumbang terbesar dari pendapatan tersebut adalah penerimaan pajak yang mencapai Rp 557,8 triliun atau 45,4% dari total alokasi anggaran dan tumbuh 4,9% dari tahun sebelumnya.

“Tahun lalu penerimaan pajak kita mengalami hantaman yang sangat kuat, yaitu kontraksinya sampai 12% atau hanya Rp 531,8 triliun. Jadi, sekali lagi, juga dari sisi penerimaan pajak terjadi pemulihan dari minus 12% (tahun lalu), sekarang melonjak atau mengalami pertumbuhan mendekati 5 persen,” terang Menkeu.

Sedangkan, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 122,2 triliun atau 56,9% dari target tahun 2021 yaitu sebesar Rp 215 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 31,1% jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 8,8%.

“Jadi terjadi kenaikan yang meloncat lebih tinggi lebih dari tiga kali lipat dari pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai,” ujar Menkeu.

Kemudian untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sebesar Rp 206,9 triliun, tumbuh sebesar 11,4% dibandingkan tahun 2020. “Ini juga suatu pemulihan yang luar biasa karena tahun lalu PNBP kita mengalami kontraksi 11,2%,” ujarnya.

Secara keseluruhan, tutur Menkeu, selisih pendapatan dan belanja negara mencapai Rp 283,2 triliun. “Untuk realisasi semester ini kita mengalami defisit Rp 283,2 triliun atau 1,72%,” tuturnya.

jokowi tinjau vaksinasi di stadion kab bogorPresiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau vaksinasi bagi sekitar 5.000 warga di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 17 Juni 2021 (Foto: BPMI Setpres/Laily RE)

Akselerasi Vaksinasi untuk Pemulihan Ekonomi

Pada kesempatan itu, Menkeu menyampaikan penanganan Covid-19 masih akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia di Semester II tahun ini. Terkait hal itu, pelaksanaan vaksinasi menjadi salah satu elemen yang kritikal.

“Untuk itu, kecepatan imunitas yang bisa dimunculkan di masyarakat melalui vaksinasi menjadi syarat yang penting dan juga pelaksanaan protokol kesehatan. Sehingga kondisi dari Covid-19 tetap bisa dikendalikan, namun pemulihan ekonomi juga tetap bisa dipertahankan,” kata Menkeu.

Pemerintah, papar Menkeu, akan terus mengakselerasi gelaran vaksinasi dengan target 181,5 juta penduduk Indonesia untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity. Target vaksinasi harian pun akan terus ditingkatkan secara berkala bahkan hingga mencapai 3 juta dosis per hari.

“Ini sebuah target yang luar biasa tinggi dan Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa kerja bersama, kerja sama seluruh pihak harus dilakukan untuk meningkatkan target vaksinasi ini. Diminta supaya vaksinasinya bisa dijalankan bahkan pagi, siang, dan malam hari dengan menggunakan seluruh sumber daya, baik yang ada di kementerian, lembaga, TNI, Polri, BKKBN, sampai kepada seluruh dinas dan pemerintah daerah,” ujar Menkeu.

Keberhasilan pelaksanaan vaksinasi ini, imbuh Menkeu, tak hanya akan dapat menciptakan kekebalan komunitas dalam menghadapi Covid-19 tetapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Inilah yang akan menjadi syarat penting untuk kita bisa terus menjaga ketahanan masyarakat dari Covid-19, namun, di sisi lain kemudian pemulihan ekonomi bisa dijaga atau dipertahankan momentumnya,” kata Menkeu.

Jokowi di KendariPresiden Jokowi meninjau vaksinasi Covid-19 massal, di Kendari, Sultra, Rabu, 30 Juni 2021.. (Foto: Tagar/BPMI Setpres/Laily Rachev)

Terkait pembiayaan yang dibutuhkan untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, papar Menkeu, pemerintah akan melakukan refocusing anggaran kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 26,2 triliun.

“Dalam Sidang Kabinet ini telah disepakati akan ada refocusing tahap selanjutnya ini untuk membiayai adalah Rp 26,2 triliun (dari K/L), plus Rp 6 triliun yang berasal dari Transfer Keuangan Dana Desa (TKDD). Anggaran ini kemudian dipakai untuk membiayai berbagai belanja di kementerian/lembaga untuk penanganan Covid-19, baik itu untuk vaksinasi, testing, tracing, maupun untuk biaya perawatan pasien atau tenaga kesehatan,” ujar Menkeu (TGH/UN)/setkab.go.id. []

Berita terkait
Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Harus Beriringan
Presiden Jokowi meminta semua pihak untuk tetap waspada dan tidak lengah dalam menghadapi pandemi Covid-19 saat ini
Penguatan Ekspor dan Impor Lanjutkan Tren Pemulihan Ekonomi
Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut seiring dengan tren penguatan ekspor dan impor yang terus maju pesat di masa pandemi
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.