Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menegaskan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir bertanggung jawab terhadap pengadaan vaksin virus corona untuk masyarakat Indonesia.
Suplai vaksin yang tiba ke Tanah Air dengan jumlah yang tak sedikit akan dibagi wewenangnya kepada Terawan dan Erick. Jokowi mengatakannya saat rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2020.
"Saya ingatkan dalam pengadaan vaksin ini mestinya sudah harus segera jelas. Kalau menurut saya ya, untuk vaksin yang gratis untuk rakyat itu urusannya Menteri Kesehatan. Untuk yang mandiri, berarti yang bayar, itu urusannya BUMN," kata Jokowi diakses lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Ini menjadi jelas. Kalau nggak seperti ini, siapa yang menandatangani
Dengan pembagian kewenangan di dua kementerian tersebut, maka akan semakin jelas pihak yang tanggung jawab dari pengadaan vaksin tersebut.
"Ini menjadi jelas. Kalau nggak seperti ini, siapa yang menandatangani menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab," kata Jokowi.
Baca juga:
- Penelitian Sebut Golongan Darah O Lebih Kebal Virus Corona
- Bahan Baku Obat Corona Donald Trump Jaringan Janin Manusia
- Musim Hujan Tiba, Ragam Cara Bentengi Diri dari Virus Corona
Sebelumnya, Jokowi meminta kepada jajarannya agar perencanaan pengadaannya vaksin untuk rakyat Indonesia disiapkan secara matang. Jokowi meminta lembaga kesehatan dunia alias WHO untuk melibatkan seumber daya manusia di Indonesia dengan mengadakan pelatihan khusus seperti menyimpan dan membawa vaksin.
Menurut Jokowi, setelah dipelajari vaksin penanganan virus corona seperti AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, atau Cansino, mempunyai penanganan yang berbeda-beda. Sebab itu WHO perlu memberikan pelatikan standar dalam penanganan vaksin.
Mengingat yang telah terjadi, Jokowi juga meminta agar pihak yang berkaitan dengan penanganan virus corona di Indonesia berhati-hati dalam berkomunikasi dengan publik mengenai vaksin Covid-19 ini.
"Agar betul-betul perencanaannya disiapkan betul. Agar kita tidak salah lagi dalam komunikasi publik yang ada," tutur Jokowi.