UNTUK INDONESIA
BBM Belum Turun, Ahok Ogah Berantas Mafia Migas?
Harga minyak mentah dunia anjlok, tetapi harga BBM dalam negeri tidak turun. Ahok dinilai belum berantas mafia migas di Pertamina.
Presiden Jokowi bertemu Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kilang TPPI. (Foto: Instagram/basukibtp)

Jakarta - Belakangan harga minyak mentah dunia anjlok. Kendati demikian, pemerintah pusat memastikan harga jual eceran bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri tidak turun. Diyakini, para mafia migas masih bermain di PT. Pertamina (Persero).

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menjadi komisaris utama di PT Pertamina (Persero) sejak 2019 belum mampu memberantas para mafia BUMN pengelola minyak dan gas (migas) bumi Indonesia tersebut.

"Masih (ada mafia). Makanya itu kecurigaan publik kesana. Kenapa enggak mau menurunkan BBM? Nah, berarti mafia itu masih bercokol di situ. Artinya keberadaan Ahok selama ini untuk memotong mata rantai dari mafia itu sendiri belum banyak berhasil," kata Trubus kepada Tagar, Senin, 27 April 2020.

Karena selama ini kebocoran Pertamina itu bukan hal baru. Pertamina itu menjadi kasir bagi sebagian besar pejabat dan kasir bagi parpol.

Trubus mengaku curiga harga BBM subsidi maupun nonsubsidi di Indonesia hingga saat ini belum juga turun. Padahal sejumlah negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam sudah melakukannya.

Dari situ, dia menilai Pertamina benar-benar menjadi bancakan dari para mafia yang diklaimnya pejabat negara sampai anggota partai politik (parpol) tertentu.

"Karena selama ini kebocoran Pertamina itu bukan hal baru. Pertamina itu menjadi kasir bagi sebagian besar pejabat dan kasir bagi parpol. Jadi Parpol-parpol kita itu juga banyak yang memanfaatkan Pertamina," ujarnya.

Baca juga:

Lambatnya reaksi pemerintah dengan tidak menurunkan harga BBM dalam negeri, kata Trubus, berbanding terbalik ketika harga minyak mentah naik. Bila momen itu terjadi, harga BBM nonsubsidi dipastikan langsung naik.

Trubus mengatakan harga minyak mentah dunia dalam beberapa waktu terakhir telah menyentuh angka di bawah 30 dollar AS per barel. Kebijakan physical distancing dengan belajar dan bekerja di rumah juga membuat permintaan BBM di dalam negeri anjlok, maka sangat wajar pemerintah menurunkan harga BBM.

"Jadi kalau misalnya dia enggak mau berarti memang banyak mafia. Karena banyak pejabat Parpol yang punya link lingkaran mafia di situ. Jadi mafia bukan hanya artinya perusahaan saja, terdapat juga banyak partai politik disitu. Ahok belum mampu," kata dia.

Menurut Trubus,sejak dahulu Pertamina sudah meraup untung besar dari penjualan BBM dalam negeri. Di tengah situasi ketidakpastian ekonomi masyarakat saat ini, kata dia, sudah saatnya Pertamina memberikan perhatian kepada masyarakat Tanah Air.

"Menurut saya saat ini Pertamina harus menunjukkan eksistensinya. Disaat masyarakat atau konsumennya pada posisi menderita, seharusnya dia ada kepedulian kepada konsumen. Seharusnya mereka merasakan sakitnya juga bahwa masyarakat sekarang dalam posisi sakit. Jadi disitulah kemudian dia menunjukkan kepedulian kepada masyarakat," ucap dia.

Trubus berpendapat turunnya harga minyak mentah dunia harus disesuaikan dengan harga BBM dalam negeri. Sebab jika tidak dilakukan, bisa jadi masyarakat dieksploitasi dengan harga yang tinggi

"Yang impor-impor (migas) itu tolong dipotong dulu, jangan nafsu impor melulu. Tau sendiri kalau mengimpor itu menguntungkan beberapa pejabat di situ," ucap Trubus. []

Berita terkait
Kata Ahok Mengetahui Glenn Fredly Meninggal
Kabar duka meninggalnya Glenn Fredly sampai ke telinga Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Anies Bikin 3 Kebijakan Keringanan Pajak Selama PSBB
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan tiga kebijakan yang meringankan pajak di tengah penerapan PSBB.
Demokrat Sebut Anies Nikmati Kerja Ahok Cegah Banjir
Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menikmati hasil kinerja Ahok mencegah banjir.
0
Jokowi Saksikan Ketua MA Syarifuddin Mengucap Sumpah
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyaksikan pengucapan sumpah M. Syarifuddin sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA) periode 2020-2025.