Martapura – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banjar, menolak menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang hanya dianggarkan Rp 6 miliar untuk pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Bupati Banjar dan Gubernur Kalimantan Selatan.
Bahkan, Bawaslu Kabupaten Banjar mengancam tidak akan mengawasi pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang jika tidak ada kesepakatan nilai NPHD yang diberikan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Nada keras tersebut dilontarkan Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar, Fajeri Tamdzidillah di ruang kerjanya, Kamis 3 Oktober 2019.
Menurutnya, hingga hari ini NPHD untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada Bupati Banjar dan Gubernur Kalimantan Selatan pada tahun 2020 mendatang, belum ditandangani pihaknya.
"Seharusnya tanggal 1 Oktober 2019 NPHD sudah ditandatangani, tapi sampai hari ini masih belum, karena dianggarkan hanya Rp 6 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Sedangkan usulan dalam proposal kami sekitar Rp 26 miliar," ungkapnya.
Dijelaskan mantan Komisioner dan Plt Ketua KPUD Kabupaten Banjar ini, sangat tidak rasional dengan dana Rp 6 miliar Bawaslu Kabupaten Banjar menjalankan tugas pengawasan pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang dengan maksimal.
"Sangat tidak rasional dengan dana Rp 6 miliar tersebut, sedangkan usulan proposal yang kami sampaikan sesuai dengan kebutuhan realisasi sekitar Rp 26 miliar," jelasnya.
Silakan saja pemerintah daerah menganggarkan Rp 6 miliar hibah ke Bawaslu Banjar, tapi kami tidak akan mendatangani NPHD-nya
Diakuinya, pada Pilkada tahun 2015 lalu Bawaslu Kabupaten Banjar memang hanya mendapat dana sekitar Rp 5 miliar, namun menurutnya berbeda dengan Pilkada tahun 2020 nanti yang kebutuhannya jauh berbeda.
"Dalam proposal usulan sangat jelas kebutuhannya kami sampaikan, jika memang ada yang tidak rasional menurut pemerintah daerah silakan kurangi tapi harus realistis apa saja yang dikurangi," terangnya.
Dengan tegas disampaikannya, tetap tidak akan menandatangani NPHD jika hanya Rp 6 miliar yang akan diterima Bawaslu Kabupaten Banjar.
"Silakan saja pemerintah daerah menganggarkan Rp 6 miliar hibah ke Bawaslu Banjar, tapi kami tidak akan mendatangani NPHD-nya, jadi jangan salahkan kami jika pelaksanaan Pilkada nanti tidak akan kami awasi," ancamnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Banjar sudah menetapkan anggaran dana hibah ke Bawaslu Kabupaten Banjar sebesar Rp 6 miliar dalam APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020.
Bukan hanya Bawaslu Kabupaten Banjar yang hingga hari ini belum menandatangani NPHD, KPUD Kabupaten Banjar selaku lembaga pelaksana Pilkada juga belum menandatangani NPHD lantaran hanya dianggarkan Rp 26,9 miliar dari usulan yang disampaikan Rp 58 miliar.[]
