Jakarta - Rencana Kamboja membuat gerbang untuk mengontrol semua lalu lintas online di negara itu akan memberi otoritas kekuasaan yang luas untuk membatasi hak atas kebebasan berpendapat. Hal ini diungkapkan oleh organisasi HAM.
Pemerintah Kamboja Selasa mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk National Internet Gateway (NIG) yang akan memberi kendali atas arus informasi di internet dan kemampuan untuk memblokir konten dan situs. Pemerintah mengatakan, arahan itu akan meningkatkan infrastruktur teknologi informasi Kamboja dan mengontrol konten yang dapat membahayakan "keamanan nasional dan ketertiban sosial".
Namun, organisasi HAM mengatakan klausul dengan kata-kata yang tidak jelas dalam surat keputusan itu akan membatasi hak termasuk akses ke informasi, privasi dan kebebasan berpendapat. Rencana itu juga bisa menghambat sektor baru teknologi informasi Kamboja dengan mengurangi daya saing dan memengaruhi investasi jika pemerintah secara rutin mencampuri operasi penyedia layanan internet, kata organisasi HAM dan penyedia layanan internet lokal.
Seorang pria Kamboja memegang bendera nasionalnya di depan MS Westerdam, milik Holland America Line, berlabuh di pelabuhan Sihanoukville, Kamboja, Jumat, 14 Februari 2020. (Foto: voaindonesia.com/AP)Keputusan itu “memberdayakan pihak berwenang untuk dengan mudah mengambil tindakan untuk membatasi akses ke informasi online, atau memblokir situs atau jaringan media sosial yang diberi label oleh pihak berwenang sebagai kritis, meskipun situs dan jaringan media sosial itu menyediakan berita atau informasi independen kepada publik, kata pernyataan yang dirilis Pusat Hak Asasi Manusia Kamboja dan lebih dari 60 organisasi lain.
Kamboja memiliki catatan kebebasan media yang buruk, pada urutan 144 dari 180 negara, dengan ranking pertama adalah yang paling bebas, pada indeks tahunan Reporters Without Borders. [https://rsf.org/en/Cambodia]/ka/pp/voaindonesia.com. []
