Jakarta - Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Viktor S. Sirait, mengatakan Presiden Jokowi tidak menjanjikan posisi apapun, termasuk kepada relawan yang mendukungnya selama ini. Karena itu, ia meminta pengisian jabatan direksi dan komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jangan jadi polemik berkepanjangan. Menurutnya, ada hal yang lebih penting yakni bagaimana membantu pemerintah mengatasi pandemi Covid-19 dan dampak ekonominya dibanding meributkan jabatan di BUMN.
"Soal jabatan di BUMN itu wewenang Presiden Jokowi melalui Menteri BUMN Erick Thohir. Kita percayakan saja pada Presiden dan itu yang terbaik. Jika terkadang kurang puas dengan keputusan Presiden, kembali lagi kita percayakanlah,” katanya.
Ia menegaskan dalam beberapa kali pertemuan relawan dengan Presiden, Presiden tidak menjanjikan jabatan apapun kepada relawan.
Ia menambahkan, dalam beberapa pertemuan tersebut, terkadang BUMN masuk dalam topik pembicaraan karena BUMN punya porsi strategis dalam perekonomian bangsa. "Itu yang saya lihat dalam beberapa pertemuan dengan Presiden Jokowi. Beberapa kali Jokowi mengundang kami untuk bertemu, namun secara garis besar (pertemuan) itu dalam rangka memberikan masukan kepada Pak Jokowi," ujarnya.
Ia menambahkan, dalam beberapa pertemuan tersebut, terkadang BUMN masuk dalam topik pembicaraan karena BUMN punya porsi strategis dalam perekonomian bangsa.
"Presiden selalu berharap dan menginginkan bagaimana BUMN ini dikelola profesional dan semakin baik dan siapapun yang punya kapasitas punya kesempatan yang sama untuk mengabdi di sana. Itu yang selalu ditekankan Presiden, bukan janji bahwa relawan pasti masuk," ucap Viktor.
Ketua Umum Bara JP Viktor S. Sirait bersama Presiden Jokowi usai pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 27 September 2019. (Foto: Istimewa)Ia juga meminta agar tidak ada dikotomi atau jatah-jatahan jabatan di BUMN harus diisi oleh relawan, partai politik, TNI atau polisi, pensiunan, dan profesional karena sejak awal Presiden Jokowi tidak pernah menjanjikan jabatan tersebut kepada siapapun.
"Setahu saya Presiden tak menjanjikan apapun termasuk kepada relawan. Kalau kemudian ada relawan, parpol, pensiunan, atau profesional yang mengisi jabatan direksi atau komisaris, ya itu sesuai kompetensinya bukan karena jatah-jatahan," ujar Viktor.
Menurutnya, siapapun yang dipilih mengisi jabatan di BUMN, apakah relawan, parpol, atau profesional, itu karena sistem yang berjalan, bukan karena hal lain, harus disyukuri dan ditanggungjawabi dengan bekerja maksimal.
Ia berharap pengisian jabatan ini tak menjadi perebutan bagi-bagi kue sehingga terkesan menjadi perebutan jabatan. "Kita serahkan saja sepenuhnya kepada Presiden Jokowi, apakah dia akan menempatkan relawan, parpol, profesional, atau siapapun. Saya kira Presiden tahu mana yang terbaik," ucapnya.
Ia melanjutkan saat ini yang jauh lebih penting adalah membantu pemerintah mengatasi pandemi Covid-19 dan dampak ekonominya yang luar biasa.
"Krisis ekonomi sudah di depan mata kita. Semua komponen bangsa harus saling bahu-membahu membantu pemerintah mengatasi ini," katanya.
Ia membandingkan, dua negara besar di Asia seperti Singapura dan Korea Selatan sudah menyatakan masuk dalam resesi ekonomi dampak pandemi Covid-19. "Artinya apa, Indonesia juga akan masuk jurang resesi jika kita tak mengantisipasi dari sekarang. Daripada kita ribut hanya soal jabatan, lebih baik kita ikut membaantu pemerintah mengatasi ini," ujarnya. []
