Bali - Pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia saat ini beralih dari praktik ekonomi yang bersifat tradisional ke konsep pemanfaatan sumber daya laut. Tujuannya, pertumbuhan sosial ekonomi serta berfokus pada keberlanjutan ekosistem laut.
Hal ini ditegaskan oleh Himawan Hariyoga, Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam pembukaan Workshop Perikanan Berkelanjutan dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional, di Bali, Rabu, 11 Desember 2019.
“Dengan luas laut mencapai 70% dari total luas wilayah, pengelolaan laut tidak dapat dikendalikan secara sentralistik saja. Salah satu caranya ialah melalui peningkatan pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan atau WPP, dengan menguatkan data stok perikanan dan kelembagaan WPP,” kata Himawan.
Hal yang sama disampaikan Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM. Ia mengatakan kabupaten, provinsi, sampai pusat, akan dimanfaatkan sebagai stake holder yang punya kewenangan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Selain WPP, kata Sri Yanti, universitas lokal dan badan riset lokal akan digunakan untuk meneliti dan mengindentifikasi daya dukung dari sumber daya ikannya.
"Basisnya adalah WPP dan itu legal. Hilirisasi, basis WPP sebagai basis parsial. Keinginannya adalah mendekatkan antara hulu dengan hilir. Di tiap WPP akan diidentifikasi berapa kira-kira wilayah yang harus diamankan dari sisi konservasi, fishing ground, dan tempat pemijahan. Di tiap WPP akan ada seperti itu," katanya.
Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM (Foto: Istimewa/Bappenas)Ia melanjutkan industri perikanan bisa masuk di WPP itu. "Berapa tenaga kerja yang harus disediakan di situ, dan bagaimana skill dari masing-masing sumber daya itu. Itu harus tergambarkan di masing-masing WPP tersebut," ujarnya.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) melalui satuan kerja Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) menyelenggarakan Workshop Perikanan Berkelanjutan dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional di Bali, 11-12 Desember 2019.
Siaran pers dari biro Humas PPN/Bappenas menyebutkan kegiatan kolaboratif ini membahas isu-isu yang menjadi tantangan serta solusi dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). WPP ini melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor industri perikanan untuk menerapkan konsep pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional.
Workshop ini diharapkan dapat mengeluarkan hasil konkret sebagai masukan kepada Pemerintah dalam mempercepat pembangunan negara, khususnya di bidang kelautan dan perikanan.
Penentuan arah kebijakan pengelolaan perikanan berdasarkan WPP sebagai basis spasial dalam kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dimuat dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, khususnya pada Agenda Pembangunan Ketahanan Ekonomi, dimana terdapat Program Prioritas Nasional mengenai Pengelolaan Kelautan dan Kemaritiman.
Hal ini dilandasi karena sektor perikanan turut memberi sumbangan bagi pembangunan nasional mencakup pembangunan ekonomi berupa kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Nasional, penciptaan lapangan pekerjaan serta peningkatan kesejahteraan, maupun ketahanan pangan.
Oleh karenanya pengelolaan sumber daya perikanan juga memerlukan keterlibatan multisektoral dan multi-pemangku kepentingan untuk dapat diimplementasikan secara optimal.
Adapun strategi yang dibangun dalam pengelolaan perikanan berbasis WPP ini ialah (1) Meningkatkan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan; (2) penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir; (3) meningkatkan produksi, produktivitas, standarisasi, mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan; (4) meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, perlindungan usaha, dan akses pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan skala kecil; serta (5) meningkatkan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan. []
