Bandung - Pandemi Covid-19 memukul semua sektor kehidupan tidak terkecuali perekonomian yang imbasnya membuat daya beli masyarakat Jawa Barat (Jabar) menurun seiring melesunya kegiatan ekonomi. Menggerakkan produksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terhambat atau terhenti karena pandemi dapat membuat perekonomian Jawa Barat kembali bergairah.
Sekretaris Daerah, Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, mengatakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat intens mendorong penyerapan bantuan kredit bagi UMKM dimana inventarisasi UMKM di Jawa Barat juga akan dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah perbankan menyalurkan bantuan kredit.
“Kami harus sesegera mungkin mengumpulkan data yang dibutuhkan (untuk menyalurkan bantuan kredit pada UMKM),” kata Setiawan dalam Morning Talk Bersama Ketua Dewan Komisioner OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Wimboh Santoso, terkait Implementasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Jabar di Kantor OJK Regional 2, 9 Agustus 2020.
Menurut Setiawan, penyaluran bantuan kredit tersebut menjadi bagian penting, dengan cara sesegera mungkin menentukan mana saja UMKM) yang potensial yang bisa kita salurkan nantuan kredit.
Setiawan mengatakan bahwa komunikasi dan sosialisasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, perbankan, sampai UMKM, amat krusial dalam penyerapan bantuan kredit, dimana pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan sudah menempatkan dana kredit bagi UMKM di sejumlah perbankan, termasuk Bank BJB.
“Ini masalah komunikasi dan informasi saja. Jadi, kami mendengar sebetulnya dari mulai Bank Mandiri, BNI, BRI, bahkan secara spesifik dari Kementerian Keuangan menitipkan anggaran pemerintah di Bank BJB sebesar Rp 2,5 triliun khusus untuk UKM,” kata Setiawan.
Menurut Setiawan, pertumbuhan kredit di Jawa Barat saat ini berada di atas rata-rata nasional, yaitu 5 persen, dan jika penyerapan bantuan kredit bagi UMKM berjalan optimal, dipastikan akan mempercepat pemulihan ekonomi, termasuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional.
“Jawa Barat ini kontributor untuk PDRB nasional paling tinggi. Oleh karena itu, kalau Jawa Barat cepat, saya pikir nasional pun akan terangkat dan terbantu. Jadi, saya harap penyerapan bantuan kredit cepat,” ujarnya.
Setiawan mengatakan Pemda Provinsi Jawa Barat akan memberikan pelatihan kepada UMKM tentang pemasaran dan pengembangan kapasitas, termasuk bagaimana memanfaatkan bantuan kredit untuk menggerakkan produksi.
"Syarat dan ketentuan penyaluran bantuan kredit, mesti dipermudah dan perbankan mesti proaktif menyosialisasikan bantuan kredit kepada UMKM-UMKM di Jabar. Semua program kreditnya sudah ada, tinggal diakses dan itulah yang dimaksud bahwa kalau dengan cara proaktif nanti bank-bank yang akan memberikan penyaluran kredit tersebut akan menginformasikan. Jadi, proaktif juga dari perbankan perlu,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, mengatakan komunikasi dan sosialisasi menjadi kendala dalam penyaluran bantuan kredit kepada UMKM. “Lebih banyak kendala komunikasi, belum banyak yang tahu, sehingga ini harus kita lakukan. Komunikasi ini menjadi penting supaya paham, sehingga para pengusaha tahu bahwa ada itu (program kredit),” kata Wimboh.
Wimboh mengatakan bahwa UMKM memiliki potensi besar untuk memulihkan ekonomi di Jawa Barat dimana antuan kredit merupakan stimulus agar UMKM berproduksi di tengah pandemi Covid-19.
“UMKM dikasih subsidi, dikasih tambahan modal kerja yang kemarin direstruktur, dan juga modal kerjanya dijamin oleh pemerintah. Pemerintah akan menyubsidi bunga bantuan kredit bagi UMKM, termasuk dengan industri padat karya. Namun, untuk industri padat karya, pemerintah akan melakukan kajian lebih lanjut," ujar Wimboh (Parno/jabarprov.go.id). []
